Jakarta – Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir menjadi sorotan tajam Komisi V DPR RI. Tercatat sebanyak 1.058 insiden terjadi dengan total 955 korban jiwa, di mana 80 persen di antaranya berlangsung di perlintasan tanpa penjagaan.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak pemerintah untuk segera melakukan perombakan total pada sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Desakan ini mengemuka pasca-insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line di Bekasi Timur.
Zigo menilai, kecelakaan tersebut bukan sekadar insiden teknis biasa, melainkan cerminan dari lemahnya integrasi sistem operasional dan komunikasi antar-pengendali perjalanan kereta api di Indonesia.
“Insiden ini bukan sekadar faktor teknis, melainkan indikasi kelemahan berlapis. Masalahnya mencakup pengaturan headway, operasional campuran antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, hingga mitigasi keadaan darurat di lapangan,” ujar Zigo usai rapat kerja bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, meski pemicu awal sering kali disebabkan oleh kendaraan yang mogok di perlintasan tidak resmi, dampak fatal yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam sistem mitigasi dan koordinasi operasional.
Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI yang telah melakukan audit keselamatan, pembatasan kecepatan, hingga rencana pemasangan sistem Automatic Train Protection (ATP).
Namun, Zigo menekankan bahwa upaya tersebut belum cukup. Ia meminta pemerintah memperluas jangkauan pengawasan, tidak hanya pada jalur nasional, tetapi juga menyentuh jalan provinsi hingga kabupaten/kota yang memiliki banyak perlintasan rawan.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan yang ketat, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak terulang,” tegasnya.
