Jakarta – Pemerintah mulai tancap gas membenahi sistem transportasi publik di berbagai daerah sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Langkah ini diambil untuk memangkas biaya mobilitas masyarakat yang saat ini menyedot hingga 40 persen dari pendapatan mereka.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa ketergantungan pada kendaraan pribadi menjadi pemicu utama inefisiensi ekonomi dan krisis energi. Menurutnya, sektor transportasi saat ini menyerap 90 persen dari total subsidi BBM nasional.
“Jika tersedia transportasi publik yang efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan, serta menjadi upaya mencegah krisis energi,” ujar Aan dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat menargetkan pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sepanjang periode 2025-2029. Program ini dirancang untuk mengurai simpul kemacetan, menekan polusi udara, serta mempercepat waktu tempuh perjalanan masyarakat.
Aan menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan komitmen Pemerintah Kota Batam yang secara konsisten memperkuat layanan Trans Batam melalui skema Buy The Service (BTS).
“Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di 2026,” jelasnya.
Data mencatat, total armada Trans Batam akan mencapai 52 unit pada 2026. Armada tersebut akan melayani lima koridor strategis yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah penyangga seperti Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, hingga Nongsa.
Guna memastikan layanan tetap prima, Kemenhub turut menyokong digitalisasi transportasi daerah. Berbagai instrumen seperti aplikasi Mitra Darat, executive dashboard, hingga sistem digital checker disediakan untuk memantau standar pelayanan minimal secara real-time.
Integrasi antarmoda, termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim dan penerapan sistem pembayaran non-tunai, menjadi standar baru yang didorong pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan.
