Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan perampingan sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema refocusing. Kebijakan ini diproyeksikan bakal memangkas jumlah penerima hingga 8 juta orang, termasuk siswa SMA dari keluarga mampu yang dinilai tidak lagi memerlukan intervensi gizi tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa penajaman sasaran ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Langkah efisiensi ini diyakini akan berdampak pada penurunan kebutuhan anggaran program. Meski pagu indikatif MBG 2027 sempat dipatok sebesar Rp270,2 triliun, Arum mengisyaratkan angka tersebut akan mengalami penyesuaian ke bawah seiring dengan proses evaluasi yang sedang berjalan.
Selain menata ulang daftar penerima, BGN juga tengah melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur penyedia makanan. Selama masa libur sekolah, penyaluran MBG dihentikan sementara guna membenahi kualitas dapur, validasi data, hingga tata kelola internal.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” tegas Arum.
Ia menambahkan, kualitas dapur menjadi sorotan utama karena sangat menentukan standar higienitas dan kualitas makanan yang disajikan. Ke depan, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional dapur yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari, agar lebih proporsional berdasarkan jumlah penerima dan kualitas layanan.
Terkait adanya desakan dari sejumlah pihak agar program ini dihentikan, Arum menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto. Ia memandang kritik masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi, namun fokus utama BGN saat ini adalah memastikan tata kelola program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
