Jakarta – Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran negara hingga Rp260 triliun melalui digitalisasi sistem perlindungan sosial (perlinsos). Langkah ini diambil untuk memangkas kebocoran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa sistem baru ini akan menutup celah manipulasi bansos untuk kepentingan politik. Dengan integrasi data berbasis biometrik dan pengenalan wajah, penyaluran bantuan kini lebih transparan dan akuntabel.
“Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, ‘Eh kamu dapat bansos, tapi pilih saya’. Tidak akan terjadi lagi,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
Luhut menjelaskan, sistem ini akan meminimalisir intervensi pihak tertentu karena seluruh data penerima telah terverifikasi secara digital. “Nanti warga itu tidak bisa dimanipulasi lagi untuk partai pendukung, karena bansos semua sudah terdata dengan face recognition, biometrik, itu segera bisa terverifikasi,” tambahnya.
Efektivitas sistem ini telah teruji di Banyuwangi, Jawa Timur. Digitalisasi berhasil menekan angka ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dari 77,6 persen menjadi hanya sekitar 10 persen. Saat ini, uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi, termasuk wilayah Surabaya dan Bali.
Berbeda dengan sistem lama yang memakan waktu hingga 200 hari, portal perlinsos baru ini memungkinkan pendaftaran hanya dalam hitungan menit dengan biaya hampir nol rupiah. Masyarakat cukup menggunakan NIK dan verifikasi wajah untuk mengakses hak mereka.
Pemerintah menjadwalkan peluncuran penuh sistem ini pada Oktober hingga November 2026. Sebelum dirilis ke publik, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan uji coba langsung terhadap sistem tersebut pada awal Juli mendatang.
