Jakarta – Pemerintah pusat mulai mengoptimalkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya tanggap darurat sembari menunggu pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi nasional yang mencapai Rp100,1 triliun.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dana TKD yang telah disalurkan sejak Mei 2026 tersebut menjadi tulang punggung pemulihan awal di daerah. Rinciannya, Aceh menerima Rp1,6 triliun, Sumatera Utara Rp6,3 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.
“Kami mohon dukungan agar proses pengajuan dipercepat, sehingga setelah dana cair, akselerasi pembangunan bisa berjalan kencang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tito menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028, dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga.
Hingga 17 Juni 2026, baru lima instansi yang telah menerima pagu anggaran tersebut, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, kementerian lainnya masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Keuangan.
Selain dukungan pusat, proses pemulihan ini juga mengandalkan semangat gotong royong antarwilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan ke daerah terdampak di Aceh. Begitu pula di Sumatera Barat, daerah-daerah yang tidak terdampak parah memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah dengan kerusakan terberat.
Tito menegaskan, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Ia meminta kementerian dan pemerintah daerah penerima dana segera merealisasikan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak bencana.
