Jakarta – Kematian tiga peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam rangkaian Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) memicu desakan evaluasi besar-besaran terkait relevansi materi pelatihan yang diberikan pemerintah. Program yang ditujukan untuk mencetak pengelola Koperasi Desa atau Kelurahan serta Kampung Nelayan Merah Putih ini dinilai tidak semestinya menitikberatkan pada aspek fisik kemiliteran.
Peneliti dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Singapura, Made Supriatma, secara tegas mengkritik pola pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta yang diproyeksikan menjadi manajer koperasi atau pengelola sektor nelayan seharusnya mendapatkan pembekalan kompetensi teknis, seperti manajemen usaha, akuntansi, pemasaran, hingga tata kelola gudang. Ia menilai penggunaan metode kemiliteran justru mengabaikan kebutuhan utama para peserta untuk mengasah kemampuan manajerial mereka.
Made menduga, desain pelatihan ini merupakan turunan dari gagasan Komponen Cadangan (Komcad) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Namun, ia menilai penerapan ini menyimpang dari konsep dasar Komcad yang seharusnya bersifat sukarela dan ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Dalam konteks SPPI, peserta yang sedang mencari pekerjaan justru dipaksa mengikuti beban fisik yang berisiko fatal, yang menurutnya tidak relevan dengan tujuan akhir penugasan mereka di lapangan.
Dia mendorong agar pemerintah tidak sekadar mengevaluasi penyelenggaraan Latsarmil, melainkan menghentikan total unsur kemiliteran tersebut. Sebagai gantinya, pelatihan harus difokuskan pada pengembangan profesionalisme yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti pentingnya keselamatan peserta sebagai prioritas utama. Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen ini menekankan adanya celah dalam mekanisme seleksi kesehatan dan pengawasan medis di lapangan. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap intensitas latihan fisik yang diberikan.
Hasanuddin menyarankan agar pelatihan dasar kemiliteran cukup dibatasi pada aspek kedisiplinan ringan, seperti baris-berbaris dan senam pagi, guna menumbuhkan kekompakan. Ia memperingatkan bahwa tanpa proses skrining kesehatan yang ketat oleh tim medis, beban fisik yang berat sangat berisiko menimbulkan insiden fatal. Data menunjukkan, tiga peserta dilaporkan meninggal dunia, di mana dua di antaranya mengalami henti jantung dan satu lainnya meninggal setelah menjalani perawatan akibat tuberkulosis.
Menanggapi desakan tersebut, pemerintah menyatakan akan tetap melanjutkan program Koperasi Merah Putih. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa insiden tersebut akan ditangani sesuai prosedur mitigasi yang berlaku. Saat ini, Kementerian Pertahanan bersama panitia seleksi nasional sedang melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pelaporan, mekanisme seleksi kesehatan, serta pengawasan medis bagi peserta. Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan perbaikan signifikan terhadap sistem rekrutmen dan pendidikan bagi para sarjana penggerak pembangunan di masa depan agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa.
