Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa rencana pembentukan family office di Indonesia tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Inisiatif ini justru dirancang sebagai instrumen strategis untuk menarik modal asing dan memperkuat kepercayaan investor global terhadap sistem ekonomi nasional.
Luhut menepis anggapan miring yang menyebut proyek ini akan menyedot anggaran negara. Ia menilai kritik tersebut muncul karena kurangnya pemahaman mengenai konsep family office yang sedang dikembangkan pemerintah.
“Siapa yang mau bakar APBN? Seperti ini yang enggak ngerti masalah terus bicara. Saya bilang kan saya belajar. Biar saya dari tentara, enggak bego-bego amat,” tegas Luhut dalam Seminar Supremasi Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut Luhut, kehadiran family office di Indonesia, khususnya yang direncanakan di Bali, merupakan hasil adopsi praktik terbaik dari berbagai negara seperti Singapura, Dubai, hingga Hong Kong.
Ia mengungkapkan bahwa gagasan ini muncul setelah berdiskusi dengan sejumlah pengusaha internasional yang berminat menempatkan dana mereka di Indonesia.
Untuk menjamin kenyamanan investor, Luhut mengusulkan penguatan sistem hukum melalui penerapan common law serta pelibatan hakim internasional dalam menangani arbitrase.
Langkah ini dinilai krusial untuk membangun trust atau kepercayaan dunia usaha yang selama ini menjadi tantangan bagi peringkat investasi Indonesia.
“Jadi, saya usul kepada presiden waktu itu, supaya kita pakai common law, dan kemudian judge-nya sampai untuk arbitrase dari luar, kita ambil mungkin untuk bangun trust. Karena itu yang kita sekarang susah, sehingga membuat rating kita juga sangat terganggu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut optimistis bahwa masuknya dana dari family office akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi domestik.
Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, penempatan dana investor global di dalam negeri berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah.
Pemerintah saat ini terus mematangkan kajian terkait pengembangan family office tersebut.
Rencananya, pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan ini akan dilakukan dalam pertemuan di Bali mendatang.
