Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis dari 1.077 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan.
Langkah restrukturisasi ini bertujuan untuk menekan biaya operasional yang membengkak akibat banyaknya perusahaan negara yang tidak produktif.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memberikan jaminan bahwa proses konsolidasi besar-besaran ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Seluruh karyawan yang terdampak dalam proses penggabungan perusahaan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke entitas hasil konsolidasi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi menjadi prioritas utama dalam transformasi BUMN selama dua tahun ke depan.
Menurut Presiden, saat ini terdapat banyak perusahaan negara yang hanya membebani keuangan negara dengan biaya overhead tinggi tanpa memberikan keuntungan yang berarti.
“Lebih dari 750 perusahaan akan kita tutup. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung dan hanya membayar biaya operasional,” ujar Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI).
Dony Oskaria menjelaskan bahwa saat ini sekitar 52 persen dari total BUMN masih mencatatkan kerugian dengan nilai akumulasi mencapai Rp20 triliun.
Program perampingan ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih sehat dan efisien.
Keputusan untuk mempertahankan seluruh tenaga kerja didasarkan pada perhitungan ekonomi yang cermat oleh pihak manajemen Danantara.
Data menunjukkan bahwa biaya pegawai untuk seluruh BUMN yang terlibat hanya berkisar antara Rp2 hingga Rp3 triliun per tahun.
Angka tersebut dinilai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang bisa diraih melalui restrukturisasi.
“Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” klaim Dony terkait efisiensi yang akan dicapai.
Dony menekankan bahwa pemerintah tidak berniat menzalimi karyawan karena kondisi kerugian perusahaan bukan merupakan kesalahan para pekerja.
Selain menghapus beban biaya pegawai yang tidak efisien, konsolidasi ini akan memangkas transaksi berlapis antara perusahaan induk dan anak usaha.
Penghapusan transaksi berlapis ini diproyeksikan memberikan penghematan langsung hingga Rp50 triliun setiap tahunnya bagi negara.
Model efisiensi ini sebelumnya telah diuji coba melalui penggabungan sejumlah subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero).
Langkah tersebut terbukti mampu menghasilkan efisiensi biaya operasional sebesar 600 hingga 700 juta dolar AS.
Pola serupa kini akan diterapkan secara sistematis di seluruh kelompok usaha BUMN lainnya untuk meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
Transformasi ini diposisikan sebagai langkah krusial agar BUMN tidak lagi menjadi beban bagi anggaran negara di masa depan.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan transisi karyawan berjalan lancar selama proses penggabungan atau likuidasi perusahaan berlangsung.
Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan mampu beroperasi lebih lincah dan kompetitif di pasar nasional maupun global.
Target 250 perusahaan ini nantinya akan menjadi standar baru dalam tata kelola organisasi BUMN di bawah pengawasan Danantara.
