Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan mengorbankan nasib para pekerja.
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menjamin bahwa proses konsolidasi perusahaan pelat merah tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menegaskan bahwa Presiden secara khusus memberikan arahan agar tidak ada pengurangan karyawan dalam upaya perampingan korporasi tersebut.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony dalam forum Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Jumat (27/6/2026).
Dony menjelaskan, target penghematan biaya sebesar Rp50 triliun per tahun tetap dapat tercapai tanpa harus memangkas tenaga kerja.
Menurutnya, beban biaya gaji karyawan yang hanya berkisar Rp2 hingga Rp3 triliun bukanlah penghambat utama efisiensi perusahaan.
Penghematan masif tersebut justru akan difokuskan pada penghapusan transaksi berlapis yang selama ini terjadi antara perusahaan induk, anak usaha, hingga unit bisnis.
Transformasi fundamental ini dilakukan guna mengubah tata kelola BUMN yang sebelumnya terfragmentasi menjadi lebih terkonsolidasi dan bernilai tambah.
Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah dalam memperkuat empat pilar pembangunan, yakni ketahanan pangan, energi, pengembangan SDM, serta kemandirian ekonomi.
Selain efisiensi, pemerintah juga mewajibkan seluruh pengelola BUMN untuk bersikap transparan terkait data investasi dan capaian kinerja kepada publik.
Ke depan, BUMN akan terus didorong menjadi penggerak ekonomi yang kompetitif melalui penguatan tata kelola, hilirisasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
