Jakarta – Indonesia bersiap menarik investasi jumbo bernilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun pusat komputasi dan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu menjadi pemain kunci dalam rantai nilai teknologi global.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady, mengungkapkan bahwa aliran modal global kini mulai melirik Indonesia sebagai pusat pengembangan AI.
“Ke depan ini mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahkan nanti akan ada puluhan miliar dolar yang masuk membangun computing center, membawa chip-chip-nya GPU yang paling advanced ke sini,” ujar James.
Optimisme tersebut didukung oleh kesiapan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang tangguh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi prioritas utama di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menilai teknologi digital memiliki keunggulan efisiensi karena tidak bergantung pada jalur logistik fisik yang rentan.
“Mengapa transformasi digital itu penting? Karena transformasi digital tidak perlu melewati Selat Hormuz. Jadi kita bisa mempercepat transformasi digital tersebut,” jelas Airlangga dalam acara Kadin Diplomatic Economic Breakfast, Jumat (10/7).
Pemerintah saat ini tengah memperkuat hulu ekosistem digital dengan menggandeng raksasa teknologi asal Inggris, Arm.
Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan semikonduktor serta pelatihan bagi 15.000 teknisi dan insinyur lokal.
Kesiapan infrastruktur pendukung juga terus dipacu, dengan kapasitas pusat data yang kini mencapai 580 Megawatt (MW) dan antrean investasi baru sebesar 1,3 Gigawatt (GW).
Jaringan kabel fiber optik dari Batam hingga Bitung pun telah disiapkan untuk memastikan konektivitas global yang mumpuni.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan pihaknya siap menjembatani kesepakatan teknologi ini menjadi investasi nyata di daerah.
“Bagi Indonesia, ini berarti diplomasi ekonomi tidak lagi dapat dipisahkan dari dunia usaha. Hubungan antarpemerintah (G2G) membutuhkan eksekusi antarbisnis (B2B) di baliknya,” tegas Anindya.
