Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyambut positif langkah Bank Indonesia (BI) yang menetapkan kebijakan moneter dengan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di angka 5,75 persen.
Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan pada 21 hingga 22 Juli 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai kebijakan ini menjadi instrumen krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Airlangga, stabilitas suku bunga memberikan ruang bagi sektor perbankan untuk mengakselerasi penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Dalam situasi seperti sekarang, tingkat suku bunga yang dipertahankan itu bisa mendorong pertumbuhan sektor kredit,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Ia menegaskan bahwa konsistensi kebijakan moneter sangat dibutuhkan agar sektor riil tetap memiliki daya tahan di tengah dinamika pasar yang menantang.
“Jadi kita mengapresiasi BI yang mempertahankan tingkat suku bunga karena tingkat suku bunga ini penting agar sektor riil bisa bergerak,” imbuhnya.
Selaras dengan BI Rate yang tetap di level 5,75 persen, otoritas moneter juga memutuskan untuk menahan suku bunga deposit facility pada posisi 4,75 persen.
Selain itu, suku bunga lending facility juga ditetapkan tetap berada di angka 6,5 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi domestik.
“Kebijakan moneter tersebut juga diarahkan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen ±1 persen,” ungkap Perry sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi lembaga tersebut.
Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung menjadi alasan utama BI tetap berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan suku bunganya.
Selain mempertahankan suku bunga, BI juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik melalui berbagai instrumen tambahan.
Langkah ini mencakup perluasan kebijakan insentif untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya di pasar portofolio Indonesia.
Perry menambahkan bahwa penguatan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi prioritas agar likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing tetap terjaga dengan baik.
“Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan valas, serta meningkatkan likuiditas,” jelas Perry.
Langkah sinkronisasi antara kebijakan moneter BI dan dukungan dari pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pelaku ekonomi di tanah air selama sisa tahun 2026.
