Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kesetaraan akses transportasi bagi warga Kepulauan Seribu dengan mengalihkan pengelolaan moda transportasi laut ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 2027.
Langkah ini diambil untuk menggantikan peran Dinas Perhubungan yang selama ini mengelola transportasi laut di wilayah tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa perubahan manajemen ini bertujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi.
“Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien,” ujar Pramono di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8).
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keadilan bagi warga Kepulauan Seribu agar mendapatkan fasilitas publik yang setara dengan masyarakat di lima wilayah kota administrasi lainnya.
Pramono berharap, melalui pengelolaan oleh BUMD, warga Kepulauan Seribu dapat merasakan kemudahan akses mobilitas menuju daratan Jakarta maupun sebaliknya.
“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu,” tegasnya.
Selain fokus pada transportasi laut, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengebut penyelesaian proyek LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai.
Pramono menargetkan moda transportasi berbasis rel sepanjang 12,2 kilometer tersebut dapat diresmikan pada Agustus 2026.
Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp12,1 triliun ini nantinya akan melayani 11 stasiun dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 28 menit.
“Mulai dari Kelapa Gading sampai Manggarai sepanjang 12,2 kilometer, investasinya atau budget-nya kurang lebih Rp12,1 triliun, berhenti di 11 stasiun, waktu tempuhnya 28 menit, akan segera diresmikan,” jelas Pramono.
Ia pun berharap peresmian proyek strategis tersebut nantinya dapat dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
