Tangerang – Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum membubuhkan tanda tangan pada kesepakatan proyek interkoneksi listrik regional, ASEAN Power Grid.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa alasan utama penundaan tersebut adalah belum tercapainya titik temu terkait harga jual beli listrik antarnegara.
Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap kerja sama internasional harus memberikan keuntungan yang adil bagi Indonesia.
“Katanya tinggal Indonesia yang belum tanda tangan, itu betul memang saya belum tanda tangan karena hitungan saya (harganya) belum win-win,” ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9).
Konsep win-win yang ditekankan oleh Menteri ESDM tersebut merujuk pada kesepakatan yang saling menguntungkan secara ekonomi dan strategis bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menandatangani komitmen tersebut sebelum kalkulasi ekonomi menunjukkan hasil yang positif bagi kepentingan nasional.
ASEAN Power Grid sendiri merupakan ambisi regional untuk mengintegrasikan jaringan listrik di seluruh negara anggota ASEAN guna memperkuat ketahanan energi.
Proyek ini sebelumnya menjadi salah satu poin pembahasan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Filipina pada Mei lalu.
Meskipun belum menandatangani kesepakatan regional secara menyeluruh, Bahlil mengakui pentingnya kolaborasi energi lintas negara.
Pemerintah Indonesia saat ini memang telah menjalin komunikasi bilateral intensif, khususnya dengan Malaysia, terkait pengembangan jaringan listrik.
Kerja sama yang dimaksud mencakup pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Kalimantan untuk mendukung suplai energi.
“Kami melakukan kerja sama juga dengan Malaysia untuk PLTA power grid. Tapi saya pikir tidak hanya sampai ke sana, kemarin kita juga bahas tentang kerja sama pangan yang menjadi salah satu persoalan penting di kawasan di Asia Tenggara,” ungkap Bahlil sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Senin (11/5).
Ke depan, cakupan jaringan listrik tersebut direncanakan untuk diperluas ke berbagai negara tetangga lainnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa pihak Filipina dan Singapura telah menunjukkan minat untuk terhubung dalam jaringan listrik regional tersebut.
Namun, ia kembali menekankan bahwa segala rencana ekspor listrik ke negara lain akan tetap bergantung pada valuasi harga yang disepakati.
“Sebentar lagi akan masuk Filipina, dan memang Singapura juga meminta. Ini sebenarnya ide yang bagus, selama saling menguntungkan,” tambahnya.
Pemerintah saat ini memilih untuk melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum melangkah lebih jauh ke dalam skema ASEAN Power Grid.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar Indonesia tidak dirugikan dalam jangka panjang.
“Selama itu belum win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” tegas Bahlil.
Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia memposisikan kedaulatan energi sebagai prioritas utama dalam pergaulan regional.
Hingga saat ini, Indonesia terus mengoptimalkan jaringan listrik domestik sambil mengevaluasi potensi integrasi yang paling menguntungkan bagi ekonomi nasional.
