Jakarta – Indonesia kini menempati posisi kedua sebagai negara dengan ketahanan energi paling tangguh di dunia menghadapi guncangan energi global. Predikat tersebut tercantum dalam laporan bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis oleh JP Morgan Asset Management pada 21 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan validasi atas langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga komoditas dunia.
Berdasarkan analisis terhadap 52 negara, Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia di bawah Afrika Selatan (79 persen), namun mengungguli Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen). Metodologi laporan ini mengukur kemampuan domestik melalui produksi gas, batu bara, nuklir, serta energi terbarukan.
Kekuatan utama ketahanan energi Indonesia disokong oleh produksi batu bara domestik yang menyumbang 48 persen dari kebutuhan energi akhir, gas bumi sebesar 22 persen, dan energi terbarukan mencapai 7 persen. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Indonesia memiliki eksposur yang minim terhadap jalur distribusi energi global yang rawan konflik.
Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya mencakup sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Singapura yang memiliki ketergantungan impor tinggi, sehingga lebih rentan terhadap gangguan pasokan.
Airlangga menjelaskan bahwa posisi strategis ini memberikan ruang fiskal yang lebih stabil bagi APBN 2026. Hal ini dinilai krusial dalam menjaga daya beli masyarakat serta keberlangsungan sektor dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen tidak akan lengah. Airlangga menegaskan bahwa sejumlah langkah mitigasi terus diperkuat, di antaranya optimalisasi produksi migas untuk menekan defisit neraca dagang serta mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).
Strategi lain yang menjadi fokus pemerintah adalah perluasan penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, serta melakukan diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi untuk meminimalisasi risiko geopolitik di masa depan.
