Padang – Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komitmen ini muncul di tengah ancaman inflasi dan krisis pangan akibat bencana alam.
Inflasi di Kota Padang mencapai 3,65 persen pada November 2025. Banjir dan longsor menjadi penyebab utama kenaikan harga.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan hal ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumbar, Kamis (11/12/2025).
Maigus menjelaskan, banjir dan longsor mengganggu suplai dan distribusi bahan pangan. Kondisi ini memicu kenaikan harga dan inflasi.
“Permintaan beras meningkat sehingga terjadi kekurangan stok. Harga cabai dan telur ayam juga naik karena kendala transportasi,” ujar Maigus.
Kerusakan irigasi pertanian akibat bencana hidrometeorologi memicu ancaman krisis pangan.
Maigus menyebut, ketersediaan pangan masih rentan, terutama menjelang Nataru, meski harga pangan mulai stabil.
Empat kecamatan terdampak, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh, dengan total 176,25 hektare lahan pertanian tertimbun.
Selain itu, 206 kelompok tani terdampak dan total lahan bermasalah karena irigasi rusak mencapai 3.146 hektare.
Maigus berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung percepatan perbaikan irigasi.
“Inflasi sulit dikendalikan jika irigasi tidak segera diatasi. Lahan yang tidak bisa ditanami berpotensi menambah warga yang butuh suplai beras,” pungkasnya.
