Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sebanyak 315 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun menggunakan anggaran negara hingga saat ini belum beroperasi.
Proyek pembangunan tersebut kini menghadapi kendala pelunasan biaya konstruksi yang mencapai angka triliunan rupiah.
Pelaksana Harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa total tunggakan pemerintah untuk pembangunan 315 unit SPPG mencapai Rp 1,04 triliun.
Pemerintah tercatat baru membayarkan 20 persen dari total nilai proyek atau sekitar Rp 375,52 miliar.
“Dana Rp 1,04 triliun ini belum disediakan anggarannya oleh Kementerian Keuangan,” ujar Arumsari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Jumat (17/7), sebagaimana dikutip dari transkrip resmi rapat.
Sebaran lokasi SPPG yang belum beroperasi ini terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 145 unit dan Pulau Sumatera sebanyak 93 unit.
Kedua wilayah tersebut mencakup 75 persen dari total unit SPPG yang konstruksinya dibiayai oleh negara.
BGN menyatakan akan menempuh koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebelum melanjutkan proses penyelesaian pembayaran.
Namun, pemerintah belum melakukan audit konstruksi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang mangkrak tersebut.
“Konstruksi ini harus dilihat secara fisik, sebenarnya berapa SPPG yang sudah terbangun secara riil. Kalaupun sudah terbangun, berapa banyak yang sudah memenuhi standar?” tutur Arumsari.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menambahkan bahwa 315 unit SPPG tersebut berbeda dengan 222 unit yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Dari jumlah tersebut, baru 10 unit yang konstruksinya dinyatakan selesai, namun belum bisa beroperasi karena kendala peralatan dapur.
“315 SPPG ini masih dalam proses pengecekan,” kata Trenggono.
Saat ini, BGN telah memberlakukan kebijakan moratorium pembangunan SPPG di wilayah umum.
Pembangunan baru hanya diizinkan untuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Prioritas pembangunan di wilayah 3T mengacu pada 30 kabupaten yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
BGN menargetkan operasional SPPG di kawasan 3T untuk mendukung target pembangunan 8.286 unit yang direncanakan sejak November 2025.
Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat sebelumnya, sempat merinci sebaran target SPPG di daerah terpencil.
Data tersebut mencakup 1.945 unit di Sumatera, 235 unit di Jawa, 1.783 unit di Kalimantan, 969 unit di Sulawesi, 1.265 unit di Bali dan Nusa Tenggara, serta 2.043 unit di Papua.
“Kami sudah mendata bahwa di Sumatra akan ada 1.945 SPPG terpencil; di Jawa kami data sementara ada 235, di Kalimantan ada 1.783, Sulawesi 969 SPPG terpencil; Bali, Nusa Tenggara itu ada 1.265; Papua totalnya akan ada 2.043,” ungkap Dadan, dikutip dari risalah rapat dengar pendapat Komisi IX DPR.
Hingga saat ini, sebanyak 8.218 dari total target unit di wilayah 3T telah terverifikasi dan memiliki investor, sementara 68 unit lainnya masih dalam proses.
