Jakarta – Bank Indonesia (BI) menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai pilar utama dalam memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas dominasi perempuan dalam ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan memegang peranan krusial dengan menguasai 64,5 persen pelaku UMKM.
Sektor ekonomi kreatif juga mencatat kontribusi tenaga kerja perempuan sebesar 58,39 persen.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menekankan pentingnya sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan hingga akses terhadap layanan formal bagi perempuan.
Peningkatan kapasitas tersebut dinilai sebagai kunci utama agar perempuan dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi.
“Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan,” ujar Filianingsih dalam acara Inclusion Talk di JICC, Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Dalam upaya konkret, BI berkolaborasi dengan Women’s World Banking (WWB) menerbitkan kajian komprehensif berjudul “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia”.
Dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk merancang model bisnis yang lebih mendukung UMKM berbasis perempuan.
Filianingsih menambahkan, semangat gotong royong atau Beudaya MeusareSare harus menjadi landasan utama dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok rentan.
Pemberdayaan ini dipandang bukan sekadar isu kesetaraan, melainkan strategi fundamental pembangunan ekonomi nasional.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar bagi perempuan akan memberikan dampak luas bagi ketahanan keluarga dan masyarakat.
“Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif,” tegas Arifah.
Sejak tahun 2021, BI secara konsisten menjalankan Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif bagi Kelompok Subsisten yang mayoritas anggotanya merupakan perempuan.
Program ini telah diperluas ke seluruh Kantor Perwakilan BI di berbagai daerah untuk memastikan jangkauan yang merata.
Pengembangan program tersebut kini mengadopsi prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) guna meningkatkan kepemimpinan perempuan.
Pemanfaatan teknologi digital yang adaptif juga menjadi fokus utama dalam mempercepat inklusi keuangan kelompok perempuan di pelosok negeri.
Kegiatan Inclusion Talk tersebut turut menghadirkan pelaku UMKM sukses serta pakar kebijakan untuk berbagi praktik terbaik dalam peningkatan literasi keuangan.
Selain diskusi, rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 juga menyajikan pameran produk UMKM di JICC, Jakarta, yang dapat diakses secara fisik maupun virtual.
Seluruh rangkaian inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat posisi perempuan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri di masa depan.
