Jakarta – Bank Indonesia (BI) kini menuntut pergeseran paradigma dalam penyaluran kredit perbankan nasional.
Otoritas moneter tersebut menekankan bahwa fokus utama pembiayaan harus dialihkan dari sekadar mengejar angka pertumbuhan volume kredit menuju penguatan sektor yang lebih produktif.
Transformasi ini dipandang penting guna memacu peningkatan produktivitas riil, penciptaan lapangan kerja secara masif, serta penguatan daya saing dunia usaha nasional.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa kualitas pembiayaan kini menjadi prioritas utama di atas kuantitas.
“Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, dari pembiayaan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menuju orkestrasi nasional melalui sinergi antarpemangku kepentingan,” kata Destry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7/2026).
Destry menambahkan bahwa dampak dari kebijakan ini harus dirasakan langsung oleh seluruh lapisan pelaku ekonomi.
Manfaat tersebut diharapkan menjangkau mulai dari korporasi besar hingga segmen mikro seperti pedagang pasar, petani, pengrajin, hingga wirausaha muda di berbagai pelosok daerah.
Dalam kerangka tersebut, penguatan akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar krusial dalam transformasi ekonomi nasional.
Bank Indonesia sendiri telah memperkuat bauran kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Di sisi infrastruktur sistem pembayaran, BI terus mendorong digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP untuk mengintegrasikan pelaku usaha ke ekosistem keuangan digital.
“Berbagai bauran kebijakan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak bagi perekonomian,” jelas Destry.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, menegaskan peran strategis UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah berkomitmen memperluas akses pembiayaan melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini juga dibarengi dengan pembentukan holding UMKM guna meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha di pasar domestik maupun internasional.
Ekonom perbankan, Josua Pardede, menilai bahwa tren pertumbuhan kredit saat ini menunjukkan sinyal positif dengan akselerasi digitalisasi UMKM.
Namun, ia mencatat masih ada ruang lebar untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, terutama industri pengolahan.
“Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan,” ujar Josua dikutip dari pernyataan resmi.
Data terbaru menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen secara tahunan (yoy).
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang berada di level 11,51 persen (yoy).
Pertumbuhan kredit yang pesat ini didorong oleh kredit investasi yang melonjak hingga 24,90 persen (yoy).
BI memproyeksikan pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga di kisaran 8 hingga 12 persen.
Optimisme ini didukung oleh besarnya fasilitas pinjaman yang belum ditarik (undisbursed loan) senilai Rp2.490 triliun, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 10,21 persen (yoy).
