Padang – Bank Indonesia mengingatkan pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk memperkuat kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah faktor dinilai dapat memicu kenaikan harga, mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, dampak El Nino, hingga gangguan pasokan pangan nasional.
Peringatan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Meski begitu, Ikram menegaskan kondisi inflasi Sumatera Barat hingga April 2026 masih berada dalam batas sasaran nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Capaian itu, menurut dia, tidak lepas dari sinergi para pemangku kepentingan di daerah.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
BI menilai pemerintah daerah tidak boleh lengah karena sejumlah pemicu inflasi berpotensi menguat menjelang Idul Adha. Salah satu yang menjadi perhatian ialah kemungkinan turunnya produksi pangan di Pulau Jawa akibat El Nino.
Ikram menjelaskan kondisi tersebut bisa berdampak pada distribusi pasokan pangan ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Ia menegaskan daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi lebih awal.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain faktor cuaca, BI juga mencermati meningkatnya permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lain menjelang Idul Adha. Lonjakan konsumsi masyarakat dinilai dapat mendorong tekanan harga dari sisi permintaan.
Di sisi lain, BI turut melihat adanya peningkatan daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dianggap positif bagi ekonomi daerah, tetapi juga bisa memicu inflasi jika tidak diimbangi stok yang cukup.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Bank Indonesia juga meminta pemerintah daerah mewaspadai distribusi energi serta potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pengendalian inflasi menjadi hal penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Menurut dia, kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta dunia usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap terjaga.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Dalam agenda tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah secara digital.
