Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus melanjutkan kebijakan berbagi beban bunga Surat Berharga Negara (SBN) atau burden sharing dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini dinilai krusial untuk menekan biaya pembiayaan program-program ekonomi kerakyatan, termasuk inisiatif “Asta Cita” yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Baru-baru ini, bank sentral bahkan telah membeli SBN senilai Rp 200 triliun dari pasar sekunder, sebagian dananya dialokasikan untuk membiayai program strategis pemerintah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, burden sharing bertujuan mengurangi beban pembiayaan dari program-program tersebut. “Dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam program Asta Cita,” ujarnya dalam rapat kerja bersama DPD RI secara daring di Jakarta pada Selasa, 2 September 2025.
Sebagai bagian dari kebijakan moneternya yang ekspansif, BI membeli SBN dari pasar sekunder. Dana hasil pembelian ini kemudian dialokasikan Kemenkeu untuk program ekonomi kerakyatan, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kesepakatan ini berarti BI dan Kemenkeu masing-masing menanggung setengah beban bunga pembiayaan program. Contohnya, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban efektif masing-masing pihak sebesar 2,9 persen. Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, bunga efektifnya 2,15 persen.
Perry menyebutkan, formula burden sharing secara sederhana dihitung dari bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisa bunga tersebut dibagi dua.
Lebih lanjut, Perry memastikan BI dan Kemenkeu akan terus bersinergi. “Itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI, BI berkomitmen untuk bersinergi dan berkomitmen erat dengan kebijakan pemerintah, mendukung Asta Cita, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk Indonesia maju,” kata Perry.
Pembelian SBN dari pasar sekunder sekitar Rp 200 triliun oleh BI dilakukan secara hati-hati karena merupakan bagian dari kebijakan moneter ekspansif yang menambah likuiditas di sistem keuangan. “Kebijakan moneter kami memang ekspansif, tidak hanya dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas juga melalui pembelian SBN dari pasar sekunder,” tuturnya.
Sejak September tahun lalu, BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak lima kali dengan total penurunan 1,25 persen atau 125 basis poin (bps), dari 6,25 persen menjadi 5 persen. Penurunan suku bunga kebijakan ini diikuti oleh turunnya imbal hasil (yield) SBN 10 tahun, yang sempat mencapai 7,26 persen pada Januari 2025 dan kini menjadi sekitar 6,3 persen. Hal ini, ujar Perry, kian meringankan beban fiskal pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kelanjutan mekanisme burden sharing ini. Menurutnya, pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, menjadi lebih murah bagi penerima manfaat. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi ini agar BI tetap berperan dalam menjaga stabilitas dan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi secara proporsional, sambil tetap mempertahankan independensi bank sentral.
Kekhawatiran terhadap Neraca Keuangan BI
Dana Moneter Internasional (IMF) pernah mengkaji dampak burden sharing terhadap neraca keuangan BI. Dalam laporannya Maret 2022, kajian IMF menyebutkan, berdasarkan skenario kebijakan moneter yang ketat atau hawkish, total biaya yang harus dikeluarkan BI mencapai Rp 164 triliun pada periode 2023-2025. Skenario itu berdasarkan hitungan jika terjadi kenaikan suku bunga acuan hingga 6 persen pada akhir 2025.
Ini terjadi karena skema burden sharing yang mendekati zero coupon bond membebani neraca keuangan bank sentral. Beban meningkat karena BI harus menyerap surat utang pemerintah tanpa imbal hasil (kuponnya 0 persen).
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, BI yang tidak bisa serta-merta mengurangi beban dengan melepas porsi SBN turut memperumit keadaan. Pelepasan SBN oleh BI berpotensi mengakibatkan gejolak di pasar keuangan, termasuk memukul rupiah. “Maju kena mundur kena. Kalau mau dilepas, harus hati-hati dan perlahan,” katanya, seperti dikutip pada 28 Juli 2024.
Menurut Bhima, langkah taktis juga tak bisa ditempuh karena pemulihan ekonomi setelah pandemi tak berjalan sesuai harapan. Tingkat pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran batas bawah 5 persen dan kurs rupiah kini melemah. BI pun terpaksa mempertahankan bunga di level 6,25 persen. Oleh sebab itu, kata Bhima, burden sharing sangat merusak independensi bank sentral. “BI seperti berada di bawah ketiak Kementerian Keuangan,” ujarnya kala itu.
Dampaknya adalah kepercayaan investor yang menurun terhadap kebijakan moneter BI, ditandai dengan rupiah yang terus melemah meski bunganya tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, nilai tukar rupiah merosot 12 persen terhadap dolar Amerika Serikat.
Bhima memandang skema burden sharing sebagai jalan pintas, bukan solusi tunggal atau terakhir. Menurutnya, pemerintah ketika itu sebenarnya bisa memangkas belanja kementerian/lembaga lebih besar, di antaranya dengan mengurangi tunjangan pejabat. “Tapi itu semua tidak dilakukan. Cetak uang jalan paling gampang saat itu dan daya rusaknya permanen.”
Tidak cukup sampai di situ, efek burden sharing adalah meningkatnya jumlah uang beredar yang berujung kenaikan tingkat inflasi. Bhima mengatakan kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan penurunan nilai mata uang dan mendorong kenaikan harga barang. Walhasil, pemerintah terpaksa terus mengucurkan anggaran subsidi agar angka inflasi tak melambung ke level 6-7 persen. Ruang fiskal yang dimiliki pemerintah pun makin sempit. “Konsekuensinya untuk pemerintahan selanjutnya tidak punya kemewahan anggaran lebih untuk menjalankan program prioritas,” tutur Bhima.
