Jakarta – Pemerintah kini menargetkan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha perempuan melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna memperkuat basis data kebijakan ekonomi nasional.
Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam sensus ini sangat krusial agar suara mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan ekonomi masa depan.
Ia menyatakan bahwa para pelaku usaha, termasuk nasabah PNM Mekaar, tidak boleh terlewat dalam pendataan karena kontribusi mereka terhadap ekonomi Indonesia sangat luar biasa.
Menurut Amalia, data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam merancang program strategis, mulai dari akses pembiayaan hingga pelatihan yang tepat sasaran.
Data BPS mencatat dominasi perempuan dalam dunia usaha terus meningkat, terbukti dengan kepemilikan 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh perempuan sepanjang 2021-2025.
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menambahkan bahwa sensus ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender.
Ia menjelaskan bahwa melalui sensus ini, pemerintah dapat menghadirkan gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan yang kini menjadi motor penggerak ekonomi.
Direktur Utama PNM, Kindaris, turut mendukung penuh inisiatif ini dengan menyebut bahwa perempuan saat ini telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
Sebagai bentuk komitmen nyata, PT PNM bahkan telah merampungkan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya dengan tingkat respons mencapai 100 persen.
Sinergi ini diperkuat melalui penandatanganan komitmen bersama serta dialog daring yang melibatkan nasabah PNM Mekaar di berbagai daerah seperti Bandung, Subang, Bekasi, dan Malang.
