Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai respons atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Audit tersebut bertujuan mengungkap penyebab teknis di balik gangguan sistem kelistrikan yang sempat memicu keresahan publik.
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menekankan bahwa evaluasi tidak boleh hanya terpaku pada sektor pasokan bahan bakar batu bara saja.
Menurutnya, aspek teknis operasional setiap unit pembangkit harus diperiksa secara mendalam karena informasi mengenai akar permasalahan gangguan saat ini masih dinilai belum transparan.
“Audit teknologi masing-masing PLTU diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakteristiknya. Alasan yang beredar sekarang di masyarakat tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Kita tidak bisa hanya menyalahkan sisi batu baranya saja, namun juga teknisnya menjadi kesatuan untuk evaluasi ke depan,” ujar Satya dalam acara Energy Hub Talkshow 2026, Selasa (7/7).
Satya menyoroti bahwa spesifikasi batu bara memang krusial, namun faktor teknis lainnya tidak bisa diabaikan begitu saja dalam menjaga stabilitas daya mampu pembangkit.
Ia menambahkan bahwa ada sejumlah unit PLTU yang tidak dapat masuk ke dalam sistem kelistrikan akibat sedang dalam proses pemeliharaan atau perbaikan.
“Ini masalah teknik yang menurut saya menjadi faktor (penyebab), di samping memang ada beberapa PLTU yang tidak bisa masuk dalam sistem kelistrikan karena secara total mereka memang sedang dalam perbaikan,” ujarnya, Selasa (7/7).
Sebagai catatan, ia mencontohkan kondisi PLTU Jawa Unit 1–7 yang telah beroperasi selama empat dekade.
Pembangkit tua tersebut dinilai sudah tidak memiliki daya mampu optimal sesuai dengan kapasitas terpasang awalnya.
“Saya sampaikan juga ke Dirut PLN beberapa waktu lalu, coba dicek karena kalau daya mampunya turun itu berarti kan kita harus melakukan banyak hal,” katanya, Selasa (7/7).
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengonfirmasi bahwa gangguan teknis sempat terjadi pada dua pembangkit milik Independent Power Producer (IPP), yakni PLTU Cilacap Unit 1 dan Unit 4.
Gangguan pada pembangkit tersebut sempat memaksa operator melakukan perbaikan mendadak, yang kemudian berdampak pada sistem kelistrikan Pulau Jawa.
“Salah satu pembangkit berhasil memecahkan dan sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa. Pembangkit ini mulai memasok listrik untuk menambah spesifikasi sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (22/6).
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyetujui tambahan alokasi batu bara kalori 4.500 GAR sebanyak 16,8 juta ton hingga akhir tahun 2026.
Tambahan pasokan ini di luar dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Darmawan merinci bahwa pasokan tambahan sebesar 1,8 juta ton akan dialokasikan pada Juli, disusul 3 juta ton per bulan sejak Agustus hingga Desember 2026.
Penambahan ini diproyeksikan mampu mendongkrak daya mampu sistem kelistrikan Jawa hingga 5 gigawatt (GW) dari kapasitas sebelumnya yang mencapai 35,9 GW.
Sejak 21 Juni 2026, PLN mengklaim telah menghentikan kebijakan pemadaman bergilir setelah berhasil mengamankan pasokan energi primer.
“Dengan adanya tambahan pasokan, kendala penyediaan energi listrik yakni pemadaman bergilir yang sempat dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, pekan lalu (2/7).
Meski demikian, desakan audit dari DEN tetap menjadi catatan penting agar efisiensi pembangkit tua dan kesiapan teknologi PLTU tetap terjaga di masa mendatang.
