Firman Soebagyo Minta Pemerintah Perkuat Regulasi demi Jaga Investasi

persen

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Foto: Jaka/Karisma
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Foto: Jaka/Karisma

Jakarta – Risiko pelarian modal atau capital flight membayangi ekonomi Indonesia jika pemerintah tidak berhati-hati dalam merumuskan regulasi kebijakan ekonomi. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menekankan bahwa ketidakpastian aturan dapat mengikis kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi agar tidak terganggu oleh kebijakan yang terkesan terburu-buru.

“Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan,” ujar Firman.

Firman secara khusus menyoroti wacana kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy. Meski bertujuan memperkuat kontrol pemerintah, ia mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang matang, kebijakan tersebut berisiko kontraproduktif. Ia membandingkan keberhasilan Chile dengan kegagalan Venezuela dalam menerapkan tata kelola ekonomi serupa.

Menurut politisi Fraksi Golkar ini, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan APBN dalam menggerakkan roda ekonomi. Peran sektor swasta dan investasi menjadi elemen krusial yang harus dijaga keberlangsungannya.

“Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada. Oleh karena itu keberadaan private sector dan investasi menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional,” tegasnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan fungsi pengawasan daripada mengambil alih operasional pelaku usaha. Kadin, menurutnya, harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam setiap perumusan kebijakan.

Firman juga memberikan peringatan keras terkait industri kelapa sawit. Ia khawatir jika regulasi perlindungan industri tidak diperkuat, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia atau bahkan negara-negara di Afrika yang mulai mengembangkan komoditas serupa.

“Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia,” pungkasnya.

Rekomendasi