Teheran – Militer Iran kembali menerapkan kebijakan penutupan Selat Hormuz setelah menuduh Amerika Serikat gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan pelayaran yang telah disepakati. Otoritas militer menyatakan bahwa seluruh kapal yang hendak melintas kini wajib mendapatkan izin resmi dari Iran.
Keputusan tersebut disampaikan melalui Markas Besar Militer Pusat Iran yang dikutip oleh media pemerintah, IRIB, pada Sabtu (18/4). Penutupan ini diambil karena pemerintah Iran menilai Amerika Serikat tidak menjalankan komitmennya terkait akses terbatas bagi kapal-kapal di jalur maritim strategis tersebut.
Pantauan dari layanan pelacakan kapal MarineTraffic menunjukkan dampak langsung dari kebijakan ini, di mana sejumlah kapal yang berada di sekitar kawasan tersebut terlihat berbalik arah menuju pelabuhan asal.
Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf melalui media sosial X menegaskan bahwa blokade akan terus berlanjut selama Amerika Serikat tidak mengubah sikapnya. Pernyataan ini kontras dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sehari sebelumnya, yang menyatakan bahwa jalur perkapalan akan dibuka penuh selama masa gencatan senjata.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk menangguhkan program nuklir mereka tanpa batas waktu. Trump juga menegaskan bahwa Washington tidak akan mencairkan aset Iran yang saat ini dibekukan, meskipun ada laporan mengenai kemungkinan negosiasi lanjutan terkait penghentian perang secara permanen.
Trump menyebutkan bahwa proses diplomasi dengan Iran berjalan cepat dan direncanakan akan mencapai tahap kesepakatan dalam waktu dekat. Terkait isu dana sebesar 20 miliar dolar AS, Trump secara tegas membantah adanya rencana pencairan dana sebagai kompensasi atas penyerahan cadangan uranium Teheran.
Ketegangan di Selat Hormuz terjadi di tengah upaya gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan. Meskipun putaran negosiasi awal belum membuahkan hasil kesepakatan yang konkret, periode gencatan senjata selama dua pekan tersebut dijadwalkan berakhir pada awal pekan depan.
Sementara itu, terkait situasi di wilayah Timur Tengah lainnya, Presiden AS menyatakan komitmennya untuk memastikan keberlangsungan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Pemerintah AS berjanji akan memberikan dukungan penuh bagi pemulihan Lebanon serta mencegah berlanjutnya aksi pengeboman di wilayah tersebut.
