Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi dana sebesar Rp 240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan difokuskan secara masif pada pemenuhan nutrisi penerima manfaat.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa porsi anggaran untuk kebutuhan operasional ditekan seminimal mungkin.
Hanya sekitar 3% atau Rp 6 triliun dari total anggaran yang dialokasikan untuk biaya operasional.
Sisanya, yakni sebesar 97% dari total anggaran, dialokasikan langsung untuk penyediaan makanan bergizi.
Kepastian ini disampaikan Sudaryono usai melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).
“Ini kami sudah ada kenapa anggaran MBG 2027 (Rp 240 triliun), bagaimana rencananya dan lain-lain, kami brainstorming dengan Pak Menkeu,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (28/8).
Pertemuan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan persepsi antara BGN dan Kementerian Keuangan terkait rencana implementasi program tahun 2027.
Selain membahas proyeksi tahun depan, kedua pihak juga mengevaluasi pelaksanaan program MBG sepanjang 2026.
Fokus utama evaluasi tersebut mencakup perbaikan tata kelola serta standarisasi pelaporan keuangan.
BGN berencana mengintegrasikan sistem Eksis milik Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Langkah digitalisasi ini diambil agar pelaporan keuangan di tingkat dapur MBG tidak lagi dilakukan secara manual.
Untuk mendukung sistem tersebut, BGN akan memberikan pelatihan intensif kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para akuntan.
Pelatihan bertujuan agar seluruh pengelola dapur mampu mengoperasikan sistem pelaporan sesuai ketentuan pengawasan keuangan negara.
Saat ini, BGN juga tengah melakukan pemetaan ulang terhadap total 27.485 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.
Sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan secara resmi untuk melayani sekolah-sekolah penerima manfaat.
Sementara itu, 463 SPPG lainnya saat ini masih berstatus suspend akibat profil yang belum lengkap.
BGN menemukan tujuh dapur di antaranya sudah tidak beroperasi lagi atau tidak ditemukan keberadaannya di lapangan.
Terhadap tujuh dapur tersebut, BGN telah menjatuhkan sanksi suspend secara permanen.
Di sisi lain, BGN menargetkan perluasan jangkauan program MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ekspansi dapur di wilayah-wilayah terpencil tersebut dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap pada September 2026.
Sudaryono memastikan bahwa pembangunan dapur di wilayah 3T tidak akan membebani kas negara dengan permintaan anggaran tambahan.
