Banggai Kepulauan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik tajam menyusul insiden keracunan massal di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Sebanyak 251 siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan dari program tersebut pada Rabu, 17 September 2025. Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang dilaporkan di berbagai daerah, mendorong desakan agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan bahwa setidaknya 5.360 anak di berbagai wilayah telah mengalami keracunan akibat makanan dari program pemerintah ini. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa insiden berulang ini menjadikan MBG sebagai ancaman serius bagi keselamatan siswa. Ia menyebut, alih-alih meningkatkan gizi dan kesehatan, program ini justru menjerumuskan anak-anak ke dalam penderitaan dan risiko kehilangan nyawa.
“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka. Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa,” ujar Ubaid.
Atas temuan tersebut, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi komprehensif. Organisasi ini juga menyerukan agar keselamatan anak ditempatkan di atas target politik pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, turut menyoroti kejadian ini, menilai pengawasan terhadap program MBG masih belum maksimal. Edy menyampaikan keprihatinan mendalam atas gejala keracunan yang dialami penerima manfaat MBG di beberapa wilayah seperti Baubau, Lamongan, Sumbawa, dan Gunungkidul.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, fakta keracunan ini menunjukkan lemahnya kontrol mutu. Edy menduga akar masalah dari kasus-kasus keracunan massal ini adalah fokus Badan Gizi Nasional (BGN) yang lebih mengejar kuantitas dapur demi meningkatkan serapan anggaran, alih-alih kualitas. Dari anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun, baru 18,6 persen yang terserap.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 19 September 2025.
Edy menjelaskan, pembangunan dapur MBG yang diserahkan kepada yayasan masyarakat sering kali tidak memiliki cukup fasilitas untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memadai. Ia mendesak agar pembangunan awal pendirian SPPG diawasi ketat untuk menghindari potensi cemaran. Edy mengusulkan agar yayasan-yayasan ini diberikan pinjaman lunak untuk mendirikan SPPG sesuai ketentuan.
“Pembenahan dari hulu ini penting karena membangun SPPG ini bukan hanya mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar harapannya dapat mengurangi adanya cemaran yang masuk dalam makanan,” tambahnya.
Selain itu, Edy menekankan bahwa SPPG seharusnya memiliki akreditasi atau verifikasi dari lembaga di luar BGN untuk memastikan kelayakan dan standar mutu. Ia juga mengkritisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah yang dinilai belum menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal. Edy menyebut BPOM dan Dinkes seharusnya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal sebulan sekali, terlebih BPOM telah mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk pengawasan SPPG.
“Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” tegas Edy.
