Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang diprediksi terjadi mulai Juni 2026. Kondisi ini dipicu oleh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasokan energi global.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menyatakan bahwa periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial bagi ketahanan energi nasional. Selain BBM, pemerintah juga fokus menjaga ketersediaan bahan baku berbasis minyak dan gas untuk sektor industri, termasuk farmasi dan alat kesehatan.
Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia menegaskan bahwa ketidakpastian pasokan energi global membuat Malaysia harus lebih siaga dalam menghadapi tekanan krisis.
Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi untuk jangka pendek masih aman. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan besar diperkirakan muncul setelah periode tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber pasokan energi dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.
Terkait gangguan sementara di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar akibat lonjakan permintaan, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Fuziah Salleh, memastikan kondisi tersebut sedang ditangani. Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pemerintah juga membantah laporan media asing mengenai adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional, Petronas, menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.
Selain pengamanan pasokan, Malaysia kembali mengaktifkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu sebagai upaya penghematan energi.
Namun, aturan ini tidak berlaku bagi sektor krusial seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Kebijakan WFH juga hanya berlaku bagi ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor di wilayah tertentu, seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian.
Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis lokasi untuk memastikan efektivitas kerja.
Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang diprediksi terjadi mulai Juni 2026. Kondisi ini dipicu oleh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok energi global.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menyatakan bahwa periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial bagi ketahanan energi nasional.
“Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia,” ujar Akmal seperti dikutip dari Bloomberg.
Selain BBM, pemerintah juga fokus menjaga ketersediaan bahan baku berbasis minyak dan gas yang krusial bagi industri farmasi serta alat kesehatan. Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.
Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi untuk jangka pendek masih aman. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih dalam kondisi stabil.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber pasokan energi dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.
Terkait adanya gangguan sementara di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar akibat lonjakan permintaan, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Fuziah Salleh, memastikan kondisi tersebut sedang ditangani.
“Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi,” tegas Fuziah sembari mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pemerintah Malaysia juga membantah laporan media asing mengenai ekspor solar ke Filipina. Perusahaan energi nasional, Petronas, menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.
Sebagai upaya tambahan dalam penghematan energi, pemerintah Malaysia telah mengaktifkan kembali kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu.
