Pangkalan Kerinci – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meninjau langsung kesiapan operasional sistem pengelolaan lahan gambut di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), bagian dari APRIL Group, di Pangkalan Kerinci, Riau, Jumat (19/6). Kunjungan ini bertujuan memastikan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif, terutama menjelang musim kemarau dan potensi fenomena El Nino.
Fokus utama peninjauan tersebut terletak pada sistem water sharing yang diterapkan perusahaan untuk menjaga kelembapan lahan gambut. Sistem ini dirancang untuk memastikan distribusi air tidak hanya terbatas di area konsesi perusahaan, tetapi juga menjangkau lahan milik masyarakat sekitar agar tetap terairi dengan baik.
Pengelolaan air pada lahan gambut dilakukan melalui penerapan water zone yang dilengkapi dengan sekat kanal. Infrastruktur ini berfungsi menjaga tinggi muka air gambut pada level optimal. Setiap zona dilengkapi dengan papan pemantauan yang mencatat ketinggian air secara berkala. Jika level air turun di bawah ambang batas yang ditentukan, sekat kanal akan ditutup untuk menahan laju air agar gambut tetap basah. Sebaliknya, saat ketinggian air melampaui batas, sekat dibuka untuk mengalirkan air ke zona dengan elevasi lebih rendah.
Jumhur menjelaskan bahwa standar pengelolaan air akan ditingkatkan saat memasuki musim kering. Sebagai contoh, target tinggi muka air yang biasanya dipatok pada 4,6 meter di atas permukaan laut (mdpl), akan dinaikkan menjadi 4,8 mdpl. Langkah antisipatif ini diambil guna menekan risiko kebakaran dengan menjaga kelembapan gambut lebih dini.
Menurut Jumhur, pengelolaan lahan gambut di wilayah tropis seperti Indonesia memerlukan pendekatan spesifik yang berbeda dengan wilayah beriklim dingin. Ia menekankan pentingnya pengembangan metode lokal dalam merawat dan mengelola gambut agar sesuai dengan karakteristik ekosistem tropis.
Selain sistem tata kelola air, pemerintah juga menyoroti penggunaan teknologi dalam pemantauan emisi gas rumah kaca. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur memeriksa fasilitas pemantauan fluks karbon dioksida dan metana, serta stasiun meteorologi yang mengukur suhu dan kelembapan udara. Saat ini, terdapat empat menara Greenhouse Gas Emission Monitoring yang tersebar di area operasional dan lahan restorasi perusahaan.
Sistem pemantauan emisi secara real time ini dinilai sebagai langkah progresif yang patut dicontoh. Data yang dihasilkan memungkinkan perusahaan untuk melakukan mitigasi segera jika terdeteksi adanya peningkatan emisi. Jumhur berharap sistem serupa dapat diintegrasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup di masa depan. Ketersediaan data yang terpusat dan akurat sangat krusial bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengendalian emisi serta pengelolaan lahan gambut secara nasional yang lebih berkelanjutan.
