Bandung – Koperasi Desa Merah Putih telah memasuki tahap operasionalisasi, namun efektivitas penyaluran bantuan sosial masih terganjal masalah fundamental: ketiadaan data desa yang presisi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di sela seminar nasional ekonomi kerakyatan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat 26 September 2025, menyoroti temuan bahwa hampir separuh penerima gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran. Kondisi ini mendorong kementeriannya mengembangkan sistem pendataan inovatif untuk mendapatkan profil desa yang akurat.
Ferry menjelaskan, kementeriannya menghadapi kesulitan besar dalam memproses data potensi desa karena minimnya informasi detail mengenai kebutuhan dan profil desa secara menyeluruh. Ia mencontohkan, permintaan data ke Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah rumah tangga petani yang membutuhkan gas elpiji 3 kilogram tidak terjawab, sebab BPS hanya memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan basis data yang tidak dapat diakses secara spesifik.
Menyikapi masalah tersebut, Kementerian Koperasi menggandeng guru besar sosiologi pedesaan dari IPB University untuk menciptakan aplikasi data desa presisi. Sistem ini memanfaatkan teknologi drone untuk mengumpulkan data geospasial, melibatkan warga desa dalam proses validasi, dan menganalisis hasilnya menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Melalui aplikasi ini, kementerian kini memiliki 289 indikator atau parameter yang tidak hanya mencakup potensi desa, tetapi juga kebutuhan spesifik dan seluruh profil yang krusial untuk pengambilan kebijakan atau keputusan. Pengumpulan data desa presisi meliputi informasi spasial seperti peta rumah dan lahan, kondisi sosial ekonomi warga dari pendapatan dan pekerjaan, hingga data demografi seperti usia, pendidikan, dan kondisi rumah.
Dari hasil pendataan awal, Ferry mengungkapkan bahwa 46 persen penerima gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran. Angka ini menunjukkan bahwa bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hampir 50 persen salah sasaran, bahkan memunculkan isu “mafia data.” Ia menegaskan, data yang semu akan melahirkan keputusan yang semu dan kurang valid, menghambat efektivitas program pemerintah.
Hingga 21 September 2025 pukul 22.50 WIB, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (Simkopdes) telah mencatat 43.956 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memiliki akun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.219 koperasi telah beroperasi.
Sistem informasi ini berfungsi untuk memantau dan mengelola koperasi secara waktu nyata (real time). Setiap koperasi desa atau kelurahan diwajibkan terdaftar dalam microsite Simkopdes agar dapat mengajukan pembiayaan, serta terhubung dengan berbagai pihak seperti BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga terkait lainnya.
