Padang – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, Senin (8/12/2025).
Peninjauan ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan dan jembatan di lokasi terdampak paling parah.
Rombongan memulai peninjauan dari ruas jalan Malalak, Kabupaten Agam, yang rusak berat akibat jembatan putus.
Selanjutnya, rombongan menuju Kawasan Lembah Anai, dan mengakhiri agenda di ruas jalan amblas Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.
Anggota DPR RI Andre Rosiade dan jajaran teknis Kementerian PU turut hadir dalam peninjauan.
Di Malalak, Menteri PU Dody Hanggodo menawarkan dua opsi penanganan kepada pemerintah daerah.
“Sesuai arahan Presiden, keselamatan dan kelancaran akses masyarakat harus diutamakan,” kata Dody.
Opsi pertama adalah membangun jembatan permanen, yang memerlukan waktu sekitar delapan bulan hingga satu tahun.
Opsi kedua adalah membangun jembatan bailey sebagai penghubung sementara.
“Pemerintah daerah bisa menentukan opsi terbaik sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Terkait penanganan ruas jalan di Kawasan Lembah Anai, Dody menyebut jalan tersebut telah memasuki fase uji coba untuk kendaraan roda dua.
“Insyaallah, kalau tidak ada kendala, sekitar tanggal 15-16 Desember nanti jalan ini sudah bisa dilewati mobil,” kata Dody.
Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada saat melintasi kawasan tersebut.
“Risiko longsor dari tebing curam masih ada jika cuaca tidak stabil. Karena itu, saya sudah menginstruksikan percepatan pengamanan tebing,” jelasnya.
Kementerian PU juga berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC).
“Upaya ini kita lakukan agar percepatan perbaikan dapat berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
Saat meninjau ruas jalan amblas di Nagari Sumpur, Menteri PU menegaskan bahwa seluruh data kerusakan infrastruktur di Sumbar sudah dihimpun.
Usulan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah disampaikan kepada Presiden.
“Data kerusakan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, irigasi, dan kantor pemerintahan sudah dihimpun,” jelasnya.
“Ini semua akan menjadi prioritas penanganan Pemerintah Pusat. Total usulan awal yang sudah diajukan ke Presiden sekitar Rp13 triliun,” lanjutnya.
Wagub Vasko menegaskan pentingnya percepatan pendataan di tingkat kabupaten/kota agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai.
“Pendataan harus disegerakan, jangan lama-lama. Kasihan masyarakat menunggu,” tegas Wagub Vasko.
Ia menyambut baik dukungan Kementerian PU dan berharap usulan pembiayaan dapat segera disetujui Presiden.
“Semakin cepat anggaran diputuskan, semakin cepat pula kita membangun kembali. Masyarakat butuh kepastian, dan kami ingin kerja-kerja pemulihan berjalan tanpa jeda,” ujarnya.
