Washington – Ketidakpastian mengenai masa depan operasional Selat Hormuz memicu keresahan di kalangan pelaku industri energi dan pelayaran global. Pemerintah Amerika Serikat hingga kini belum memberikan jaminan apakah Iran akan diizinkan memungut biaya transit bagi kapal-kapal yang melintas setelah masa transisi 60 hari berakhir.
Wakil Presiden AS, JD Vance, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Jumat (19/6), memilih untuk tidak memberikan jawaban tegas terkait potensi penerapan tarif tersebut. Ia justru menekankan bahwa prioritas utama Washington adalah memastikan jalur maritim vital tersebut tidak lagi menjadi titik penyumbatan ekonomi dunia.
“Kami tidak ingin hal ini terulang lagi. Ini bukan soal pungutan, tetapi memastikan selat tersebut tidak pernah lagi digunakan sebagai titik penyumbatan ekonomi global,” ujar Vance.
Saat ini, AS dan Iran terikat dalam nota kesepahaman (MoU) yang menjamin keamanan jalur pelayaran bagi kapal komersial tanpa pungutan biaya selama dua bulan ke depan. Setelah periode tersebut, Iran, Oman, dan negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) dijadwalkan memulai dialog untuk merumuskan tata kelola maritim baru.
Namun, sikap ambigu pemerintah AS ini menuai kritik dari berbagai pihak. Para pemilik kapal tanker dan perusahaan energi khawatir Iran akan mengakali aturan dengan menarik biaya berkedok layanan maritim, yang dinilai melanggar hukum internasional dan menciptakan preseden buruk bagi jalur pelayaran strategis lainnya.
International Chamber of Shipping (ICS), yang mewakili mayoritas armada kapal niaga dunia, secara tegas menuntut agar Selat Hormuz tetap terbuka secara permanen tanpa hambatan maupun pungutan.
Di sisi lain, para pengamat menilai pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini lebih memprioritaskan isu program nuklir Iran dibandingkan detail teknis pungutan di Selat Hormuz. Meski demikian, AS terus mengkaji berbagai opsi tata kelola untuk menjaga stabilitas di jalur yang menjadi pintu utama ekspor minyak dan gas dunia tersebut.
