Pemerintah Dalami Kabar PHK Massal Ribuan Karyawan Tokopedia

persen

Jakarta – Pemerintah melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan akan segera melakukan pendalaman terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Tokopedia.

Langkah ini diambil untuk memastikan adanya fakta yang utuh dan komprehensif sebelum pemerintah memutuskan kebijakan lebih lanjut.

Said Iqbal menegaskan bahwa sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang unik dan berbeda secara fundamental dibandingkan dengan industri manufaktur konvensional.

Oleh karena itu, setiap permasalahan ketenagakerjaan di sektor teknologi harus dianalisis dengan pendekatan yang spesifik dan mendalam.

Pemerintah berencana untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan dalam waktu dekat.

Said Iqbal akan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di balik isu tersebut.

Pemerintah saat ini sedang mengoordinasikan jadwal pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan serta perwakilan pekerja terkait.

Jika dalam proses pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan tindakan korektif.

Negara harus hadir untuk menjamin bahwa seluruh hak pekerja tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi bisnis yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut.

Jika isu PHK dipicu oleh dinamika pasar atau perubahan model bisnis, solusi yang diutamakan adalah melalui dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

Pendekatan penyelesaian langsung di lapangan ini diklaim pernah berhasil mencegah PHK massal pada sejumlah kasus hubungan industrial sebelumnya.

Kebijakan ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif.

Isu PHK ini mencuat setelah beredar kabar mengenai rencana perampingan besar-besaran di Tokopedia yang dikendalikan oleh TikTok.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 90% staf Tokopedia berpotensi terdampak oleh kebijakan restrukturisasi ini.

Divisi yang dilaporkan paling terdampak antara lain adalah Riset dan Pengembangan (R&D), Trust and Safety (TnS), serta bagian keuangan.

Perusahaan dikabarkan hanya akan mempertahankan 10% dari total staf untuk mendukung proyek yang masih berjalan.

Tokopedia juga diinformasikan sedang melakukan transisi bertahap menuju sistem Tokopedia Lite dengan mengintegrasikan infrastruktur internal milik TikTok Shop.

Saat ini, kepemilikan saham Tokopedia mayoritas dikuasai oleh TikTok sebesar 75,01%.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memegang sisa saham sebesar 24,99%.

Manajemen GOTO dalam keterbukaan informasi pada Jumat, 3 Juli, menyatakan bahwa mereka menghormati setiap keputusan yang diambil oleh manajemen Tokopedia.

GOTO menegaskan bahwa rencana penyesuaian organisasi tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja keuangan perseroan.

Sejak Januari 2024, GOTO tidak lagi mengonsolidasikan laporan keuangan Tokopedia karena kepemilikan sahamnya telah terdilusi.

Investasi di Tokopedia kini dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Potensi kerugian atau keuntungan dari Tokopedia bagi GOTO hanya terbatas pada porsi laba atau rugi bersih entitas asosiasi.

GOTO juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi di Tokopedia tidak memengaruhi pendapatan perseroan dari biaya layanan e-commerce.

Rekomendasi

Tinggalkan komentar