Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali mempertimbangkan pemberian insentif mobil listrik pada Juni 2026 karena melihat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi berlangsung panjang. Menurut dia, kebijakan itu juga dinilai bisa membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kemungkinan harga minyak dunia tetap tinggi.
Purbaya menjelaskan, perubahan sikap pemerintah dipicu kekhawatiran terhadap harga minyak mentah global yang belum menunjukkan tanda-tanda turun. Ia menyebut hasil pengamatannya setelah kunjungan ke Amerika Serikat membuatnya menilai perang tersebut masih akan berlanjut.
“Karena kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang, dan pasti akan ditolak oleh Iran. Jadi kelihatannya konfliknya itu perangnya masih panjang,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).
Ia menegaskan, tanpa kebijakan yang mendorong peralihan penggunaan energi dari BBM ke listrik, Indonesia akan terus menanggung tekanan impor energi di tengah tingginya harga minyak dunia.
“Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, kan?” ujarnya.
Selain itu, Purbaya menilai dorongan penggunaan kendaraan listrik juga dapat memanfaatkan kelebihan pasokan listrik nasional yang belum terserap optimal. Ia menyebut baru sekitar 70 persen kapasitas listrik domestik yang digunakan.
“Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya, tapi Anda bisa diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya,” kata dia.
Sebelumnya, Purbaya memperkirakan konflik Iran dan AS bisa mereda pada September 2026 seiring adanya pemilihan umum sela di Amerika Serikat. Namun kini, ia menilai konflik itu bisa berlangsung lebih lama karena belum ada titik terang dalam proses negosiasi.
“Paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu,” ujarnya.
