Jakarta – Pemerintah menargetkan 10 juta pekerja rentan mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, jumlah pekerja yang sudah terlindungi baru mencapai 6,7 juta orang.
Pekerja rentan merupakan pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian sehingga tidak memiliki kemampuan melindungi diri melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu hadir untuk memberikan perlindungan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.
“Hari ini kita akan terus konsentrasi agar target 10 juta pekerja rentan itu terwujud menjadi bagian utama dari memperluas cakupan dan kepesertaan para pekerja kita,” kata Muhaimin dalam Penganugerahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).
Ia menekankan, tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja atau kematian dapat menyeret keluarga pekerja ke dalam kemiskinan.
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dibayarkan melalui APBD, APBDes, Program SERTAKAN, kolaborasi pemangku kepentingan, serta dukungan Dana Bagi Hasil.
“Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak,” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan lembaganya menyiapkan sejumlah langkah strategis yang dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan untuk mencapai target 10 juta pekerja rentan.
Upaya itu dilakukan lewat penguatan regulasi dan imbauan dari pemerintah daerah, sekaligus memperluas literasi dan kesadaran tentang jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat komunitas. BPJS Ketenagakerjaan melibatkan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial di masyarakat.
“Untuk mendorong kepada masing-masing pekerja rentan ini kami juga membuat gerakan RT/RW Sadar Jamsos. Ini sebagai titik simpul terdepan yang akan mempermudah para pekerja rentan untuk mengakses layanan kami dan sekaligus ikut menjadi peserta kami dan ini juga akan membantu memberikan data-data kepada masing-masing pemerintah daerah,” jelasnya.
Saiful menyebut BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang dekat dengan lingkungan sosialnya.
Ia mengatakan lembaganya memperkuat strategi melalui pendekatan 3C, yakni coverage, care, dan credibility. Pada aspek coverage, BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan lewat pendekatan komunitas dan ekosistem. Pada aspek care, lembaga ini memastikan layanan dan manfaat program dapat dirasakan cepat dan mudah. Adapun pada aspek credibility, BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik.
Saiful berharap Paritrana Award 2025 dengan tema “Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera” tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga memicu gerakan kolaboratif berkelanjutan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
Paritrana Award yang digelar setiap tahun sejak 2017 menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mendorong sinergi lintas sektor dalam mempercepat Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Pemerintah menargetkan perlindungan menjangkau 99,5 persen pekerja Indonesia, termasuk pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan.
“Kami berharap Paritrana tidak hanya berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk membangun ekosistem perlindungan pekerja yang inklusif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat,” tutup Saiful.
