Jakarta – Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan kekayaan mineralnya agar tidak sekadar berhenti pada produk setengah jadi.
Ketergantungan terhadap impor material maju dan komponen berteknologi tinggi menjadi hambatan utama dalam rantai pasok industri manufaktur nasional.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, menegaskan bahwa nilai tambah ekonomi yang maksimal belum tercapai karena hilirisasi saat ini masih terbatas pada tahap awal.
“Secara umum saat ini kita sudah hilirisasi namun hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal,” ujar Bisman dalam forum Danantara’s Advanced Materials Industry Dialogue.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus segera merumuskan jaminan hukum, kepastian regulasi, serta insentif fiskal maupun non-fiskal untuk memacu industri material maju.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk menjembatani kesenjangan antara hasil tambang mentah dengan kebutuhan industri strategis seperti elektronik, energi, dan kendaraan listrik.
Selain insentif, pemerintah didorong untuk mewajibkan transfer teknologi dalam setiap kerja sama dengan investor asing agar penguasaan teknologi dalam negeri meningkat.
Pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem industri yang terintegrasi juga dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada komponen impor seperti chip, sensor, hingga sistem baterai.
Upaya percepatan ini mulai dirintis melalui kolaborasi strategis antara MIND ID, PT LEN Industri, PT Krakatau Steel, dan PT Perminas.
Sinergi antar-BUMN tersebut difokuskan untuk mengoptimalkan pasokan mineral kritis sekaligus mempercepat kemandirian industri material maju di tanah air.
