Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto meminta suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Kebijakan itu dia sampaikan saat penyerahan uang Rp10,2 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).
Prabowo menyebut penurunan bunga tersebut merupakan keputusan politik yang sudah ia ambil. Ia menegaskan bunga untuk pembiayaan keluarga prasejahtera yang sebelumnya 24 persen harus ditekan menjadi di bawah 10 persen, bahkan di bawah 9 persen.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” kata Prabowo.
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang dinilai masih membebani pelaku usaha mikro. Menurut dia, pengusaha kecil justru kerap dikenai bunga jauh lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang mendapat fasilitas pinjaman lebih ringan.
Prabowo kemudian menanyakan langsung kepada CEO Danantara Rosan Roeslani soal bunga yang diterima kalangan pengusaha besar. Ia menilai kondisi itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
“Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo meminta skema bunga baru dipangkas hingga di bawah 9 persen. Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan yang lebih berat daripada kelompok ekonomi atas.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” katanya.
Selain soal bunga kredit, Prabowo juga menekankan perlunya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dinilai menghambat investasi dan aktivitas usaha.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” tutur Prabowo.
Prabowo juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi. Tim itu diminta menyederhanakan aturan yang dinilai saling tumpang tindih.
Ia menegaskan pemerintah harus memberi dukungan kepada pengusaha yang bekerja dengan benar agar mereka bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi nasional.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali,” jelasnya.
Prabowo menutup sambutannya dengan ajakan agar jajaran pemerintah terus membenahi sistem dan meningkatkan efisiensi demi kemakmuran rakyat.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” kata Prabowo.
