Cikarang – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Motor Listrik Nasional (Molinas) dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group di Cikarang, Kamis (13/8). Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi transportasi di Indonesia melalui dukungan terhadap ekosistem kendaraan listrik.
Presiden Prabowo meninjau langsung lini produksi motor listrik merek Alva serta melihat pameran produk dari produsen lain seperti Gesits dan PT LEN Industri. Acara tersebut ditandai dengan penekanan sirine di hadapan para pejabat, yang sekaligus menjadi simbol dimulainya babak baru pengembangan industri kendaraan roda dua berbasis baterai di dalam negeri.
Meskipun peluncuran telah dilakukan, animo masyarakat terhadap motor listrik masih terkendala ketidakpastian kebijakan subsidi. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menunjukkan penjualan motor listrik hingga Agustus 2026 hanya mencapai 25.000 unit, angka yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menyatakan bahwa pelanggan cenderung menahan diri karena menunggu kejelasan skema subsidi.
“Garansi, layanan purna jual, transparansi kesehatan baterai, dan nilai jual kembali yang lebih terukur akan meningkatkan kepercayaan perusahaan pembiayaan terhadap aset motor listrik,” ujar Budi dikutip dari pernyataan resminya.
Sektor pembiayaan memang menjadi tantangan tersendiri. Laporan Rocky Mountain Institute (RMI) menyoroti bahwa lembaga keuangan masih berhati-hati dalam memberikan kredit karena adanya risiko teknologi, ketidakpastian nilai jual kembali, serta volatilitas kebijakan. Minimnya keterlibatan bank komersial dalam pembiayaan motor listrik membuat akses konsumen terhadap kendaraan ini menjadi terbatas.
Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi anggaran subsidi sebesar Rp3 triliun untuk 1 juta unit motor listrik, dengan besaran insentif per unit diperkirakan mencapai Rp3 juta. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target tersebut sulit tercapai pada 2026 mengingat kapasitas produksi nasional yang masih terbatas. Estimasi pemerintah menunjukkan penyerapan hingga akhir tahun kemungkinan hanya berada di kisaran 100.000 unit.
Di sisi lain, pengamat kebijakan energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menilai besaran subsidi Rp3 juta masih belum memadai untuk menutup kesenjangan harga di pasar. Berdasarkan pemodelan IESR, diperlukan insentif setidaknya Rp5 juta per unit yang dikombinasikan dengan kebijakan disinsentif bagi kendaraan konvensional untuk mendorong adopsi secara signifikan.
“Insentif yang terlalu kecil berisiko tidak cukup mengatasi kesenjangan harga dan pertimbangan ekonomi konsumen, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan yang optimal,” ujar Deon, Senin (24/8).
Lebih lanjut, pemerintah berencana melibatkan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok komponen Molinas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (21/8), menjelaskan bahwa IKM akan didorong masuk ke dalam rantai pasok melalui skema pengembangan pemasok, mulai dari komponen logam dan plastik hingga teknologi yang lebih kompleks seperti sistem kelistrikan.
Hingga saat ini, peta jalan (roadmap) yang komprehensif terkait program Molinas masih dinanti pelaku industri dan masyarakat. Bagi konsumen seperti Luthfia, warga Depok yang berencana membeli motor listrik, kejelasan mengenai skema subsidi dan layanan purna jual menjadi faktor penentu utama sebelum memutuskan beralih dari motor konvensional.
