Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memastikan tidak ada rencana pembongkaran jembatan kereta api (KA) di Lembah Anai.
Pemprov Sumbar justru berkomitmen untuk menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur kereta api tersebut.
Hal ini ditegaskan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage di Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025). Pertemuan membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar.
“Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai,” tegas Mahyeldi.
“Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” imbuhnya.
Mahyeldi mengaku heran dengan isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai yang beredar tanpa sepengetahuannya.
“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur,” ujarnya.
“Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” lanjutnya.
Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, Mahyeldi menilai ada kesalahan komunikasi.
Menurutnya, surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi dengan Pemprov Sumbar.
“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi,” kata Mahyeldi.
“Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” jelasnya.
Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya ia telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Perhubungan.
Dalam pertemuan itu disepakati tidak ada pembongkaran jalur kereta api. Melainkan, dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya.
“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi,” kata Mahyeldi.
“Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” tegasnya.
Ia menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar. Menurutnya, hal itu adalah kekeliruan yang tidak boleh terulang.
Reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.
Mahyeldi menyampaikan bahwa persoalan surat tersebut telah dikoreksi setelah koordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal terkait.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini,” ucapnya.
“Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan,” pungkasnya.
Arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir, menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan rel kereta api.
Hal senada disampaikan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api. Ia menyebut masyarakat di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian tinggi terhadap aset perkeretaapian.
Menurutnya, minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset jalur kereta api rawan rusak dan hilang. Aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian pun belum tertangani optimal.
