Padang Panjang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang menyusun strategi percepatan pemulihan ekonomi pascabencana.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Selasa (17/3/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, memimpin langsung rapat tersebut. Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, beserta jajaran pejabat daerah dari tingkat provinsi dan kota turut hadir.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama yang menjadi fokus pemulihan ekonomi pada tahun 2026.
Pertama, hilirisasi agroindustri dan penguatan magnet devisa. Kedua, transformasi pariwisata berbasis ekonomi hijau.
Ketiga, akselerasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keempat, penguatan mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi pembangunan.
Menurut Mahyeldi, strategi ini relevan dengan karakteristik dan potensi daerah, termasuk Padang Panjang yang memiliki basis UMKM yang kuat.
“Pemanfaatan digitalisasi oleh UMKM akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembinaan dan pendampingan harus diperkuat,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkot Padang Panjang untuk memperbanyak kegiatan di sektor pariwisata, kuliner, dan UMKM. Tujuannya, menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal.
Hendri Arnis menyatakan kesiapan Pemkot Padang Panjang untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ini sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascabencana.
“Kami menyambut baik arahan dari pemerintah provinsi, termasuk rencana pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian sosial yang akan kami kembangkan ke depan,” ujarnya.
Hendri juga berharap dukungan Pemprov Sumbar terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Padang Panjang Barat, terutama dalam pembebasan lahan.
“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, namun masih membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi agar pembangunan dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kota. Tujuannya, menyelaraskan program pembangunan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
