Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi, baik dalam skema huntap terpadu maupun mandiri.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, upaya itu ia bahas saat bertemu Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansah di Jakarta, Kamis (7/6/2026).
Pertemuan tersebut, kata Eka, membahas langkah strategis untuk mempercepat pembangunan huntap sebagai bagian dari pemulihan pascabencana yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Eka.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Koordinasi juga difokuskan pada sinkronisasi data, kesiapan lahan, serta dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan optimal.
Eka berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tanah Datar.
Dengan begitu, masyarakat bisa segera memperoleh kepastian mengenai hunian mereka.
Untuk huntap mandiri, Eka menyebut seluruh data yang telah dihimpun sudah disampaikan ke BNPB. Lahan untuk pembangunan huntap mandiri juga telah dipersiapkan oleh masyarakat terdampak.
Berdasarkan data yang diajukan ke BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di empat kecamatan yakni Batipuh Selatan, Batipuh, Rambatan, dan X Koto, tercatat 88 unit huntap mandiri, 56 unit huntap terpadu, 3 warga tidak memilih, dan 1 tanpa pernyataan, sehingga total ada 148 unit terdampak.
Eka berharap pemerintah pusat melalui BNPB memberikan dukungan penuh, terutama dalam anggaran, pendampingan teknis, dan percepatan administrasi, agar pembangunan huntap berjalan efektif dan tepat sasaran.
