Walhi mengkritik Inpres Nomor 11 Tahun 2026 karena dinilai tidak menyentuh akar masalah karhutla dan justru berisiko mengkambinghitamkan masyarakat. Regulasi ini dianggap mengabaikan tanggung jawab korporasi serta menyulitkan praktik pertanian tradisional yang berbasis kearifan lokal.
