Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk rencana pembukaan rekening massal bagi 200 juta penduduk Indonesia belum mencapai angka Rp 11 triliun sebagaimana yang sempat mengemuka.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa estimasi biaya tersebut masih dalam tahap kalkulasi mendalam dan belum bersifat final.
Purbaya membantah klaim terkait angka Rp 11 triliun yang sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Enggak, belum, belum, belum Rp 11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung kan. Kan yang udah punya mungkin juga enggak dibukain kan,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Pemerintah saat ini masih memetakan struktur demografi penduduk untuk menentukan kebutuhan riil anggaran tersebut.
Purbaya mengakui belum menerima data rinci mengenai jumlah penduduk berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening perbankan.
“Belum, belum, belum. Yang jelas itu kan semuanya angka masih kasar. Nanti setelah itu kan dihitung betul seperti apa. 200 juta berarti 85 juta yang itu, berarti 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat struktur penduduknya seperti apa, saya belum lihat,” ujarnya dikutip dari Kemenkeu.
Skema yang direncanakan pemerintah adalah memberikan rekening baru dengan saldo awal sebesar Rp 50 ribu bagi setiap warga yang baru melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Namun, Purbaya menekankan bahwa efektivitas program ini akan sangat bergantung pada status kepemilikan rekening masyarakat saat ini.
Ia mempertanyakan urgensi pembukaan rekening baru bagi masyarakat yang sudah menjadi nasabah perbankan.
“Tapi kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening. Itu saya enggak tahu. Nanti saya tunggu detailnya dari mereka,” tambahnya.
Mengenai waktu implementasi, Purbaya memastikan bahwa program ini tidak akan berjalan dalam waktu dekat atau tahun ini.
Proses teknis penggabungan data kependudukan dari Dukcapil dengan data perbankan melalui Bank Indonesia memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang tidak singkat.
“Kalau anggaran tahun ini mepet. Mereka juga perlu persiapan kan. Itu ada penggabungan data, data dukcapil ya sama data perbankan dari BI segala macam, itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua, enggak langsung besok siap,” jelasnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11 triliun dari APBN untuk merealisasikan rencana inklusi keuangan tersebut secara bertahap.
Rencana tersebut nantinya akan melibatkan sinergi antara pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.
Dalam teknis pelaksanaannya, pemerintah sempat menyebut keterlibatan BRI untuk cakupan nasional dan BSI khusus untuk wilayah Aceh.
Purbaya mengaku masih menunggu detail operasional lebih lanjut terkait pembagian peran perbankan dalam proyek strategis ini.
“BSI hanya di Aceh, di luar Aceh BRI semua. Jadi, saya belum tahu detailnya. Yang jelas nanti kita lihat detailnya seperti apa,” pungkasnya.
