Jakarta – Dengan separuh jenis pekerjaan saat ini diperkirakan menghilang pada 2050 dan 60% anak-anak SD akan bekerja di bidang yang belum ada, pengembangan keterampilan holistik menjadi sangat krusial. Direktur Regional UNESCO, Maki Katsuno, menyoroti urgensi ini dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Sabtu (11/10), menekankan bahwa transformasi menuju ekonomi berkelanjutan memerlukan kemampuan baru yang lebih dari sekadar kognitif.
PBB sendiri memproyeksikan bahwa separuh jenis pekerjaan yang ada saat ini akan lenyap pada 2050. Bersamaan dengan itu, sekitar 60% anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar diprediksi akan mengisi posisi-posisi yang bahkan belum eksis.
Menurut Katsuno, pergeseran ini bukan hanya tentang ekonomi hijau semata, melainkan juga ekonomi industri yang lebih inklusif secara sosial dan budaya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, ia mengidentifikasi setidaknya tiga kategori utama kemampuan yang wajib dikembangkan untuk mendorong perubahan menuju ekonomi hijau.
Pertama adalah human skills, meliputi kepemimpinan, kerja sama tim, motivasi, kelincahan (agility), dan kesadaran diri. Keterampilan ini, kata Katsuno, akan menjaga relevansi manusia di tengah pesatnya otomatisasi dan digitalisasi.
Kedua, kemampuan teknis yang berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur hijau dan pengelolaan sumber daya alam. UNESCO sendiri turut memberikan dukungan serta pelatihan guna meningkatkan kapasitas tenaga profesional di bidang ekologi dan keberlanjutan. Kemampuan ini vital untuk mengatasi berbagai isu perkotaan seperti pengelolaan banjir, peningkatan kualitas air, hingga ketahanan masyarakat.
Ketiga, kemampuan memahami dan mengolah data. Pemecahan masalah lingkungan, lanjut Katsuno, tidak dapat dipisahkan dari data ilmiah. Sebagai contoh, dalam penanganan masalah air, dibutuhkan keahlian dalam pengumpulan data, penginderaan jauh, serta interpretasi data untuk menentukan solusi yang cepat dan tepat.
Namun, Katsuno menekankan bahwa penguatan keterampilan tersebut harus dimulai dari sistem pendidikan. Saat ini, hanya sekitar 53% kurikulum global yang menyentuh isu perubahan iklim, sementara kurang dari 40% guru merasa nyaman membahasnya di kelas. “Kita harus memperhatikan pendidikan lebih serius sebelum berbicara tentang akses terhadap keterampilan hijau yang lebih kompleks,” ujarnya.
Untuk menutup kesenjangan ini, UNESCO menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan lingkungan, terutama bagi kelompok yang belum banyak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. “Kami ingin memastikan semua orang memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh keahlian yang dibutuhkan menuju transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata Katsuno.
Transformasi menuju ekonomi hijau, tambahnya, tidak hanya menuntut adaptasi teknologi, tetapi juga perubahan paradigma. “Kita harus menggabungkan sains, teknologi, dan nilai keberlanjutan dalam satu sistem yang saling mendukung,” pungkasnya.
