BGN Jakarta Terbatas: Harga Tanah Mahal Hambat Makan Bergizi Gratis

Jakarta – Proyek makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta menghadapi kendala. Dari 761 dapur yang direncanakan, baru 279 yang beroperasi, ungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang.

Minimnya minat warga menjadi penyebab utama lambatnya realisasi program ini. “Karena tanah di Jakarta mahal, Pak. Jadi masih sedikit yang ternyata tertarik yang mau ikut dapur MBG,” jelas Nanik dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/11/2025).

Cengkareng, Jakarta Barat, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) paling sedikit. Sementara itu, 279 dapur yang beroperasi telah melayani 440.961 penerima MBG.

Selain Jakarta, Kalimantan Tengah dan Papua Pegunungan juga mengalami kendala serupa. Dari rencana 257 SPPG di Kalimantan Tengah, baru 62 yang beroperasi. Sedangkan di Papua Pegunungan, hanya 4 dari 75 SPPG yang berfungsi.

Kondisi berbeda justru terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan 50 SPPG yang beroperasi dari rencana 141, jumlah penerima manfaat mencapai 125 ribu orang. “Ini kadang-kadang, mohon maaf kalau di lapangan masih dengar-dengar rebutan para penerima,” kata Nanik.

Untuk mengatasi masalah ini, BGN akan memberikan insentif Rp 6 juta per hari bagi dapur yang mengelola 2.500–3.000 porsi per hari dengan petunjuk teknis yang baru.

Secara nasional, hingga Ahad (16/11/2025), terdapat 15.162 SPPG yang beroperasi dengan total penerima manfaat 41,3 juta orang. BGN menargetkan penambahan SPPG menjadi 25 ribu unit pada Desember 2025, dan 32 ribu unit pada Februari 2026.