Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan payung hukum untuk merealisasikan rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Pemerintah saat ini masih mematangkan mekanisme penyaluran agar proses pengadaan komoditas energi tersebut berjalan efektif.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji dua opsi skema impor, yakni melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Menurut Yuliot, penggunaan skema BUMN memiliki tantangan tersendiri karena perusahaan pelat merah tersebut telah terikat kontrak pengadaan dengan pihak lain dan harus melalui proses tender yang ketat. Sementara itu, skema melalui BLU diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar, termasuk dalam aspek pembiayaan.
Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait teknis pelaksanaan impor, termasuk jalur distribusi yang akan digunakan. Langkah ini diprioritaskan untuk memastikan efisiensi dalam skema kerja sama antarpemerintah atau G-to-G.
Rencana impor ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang didapatkan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Rusia. Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya memastikan Indonesia telah mendapatkan penawaran harga khusus untuk 150 juta barel minyak mentah tersebut.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya diversifikasi pemasok energi nasional di tengah ancaman krisis energi global, yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Dengan menjajaki kerja sama dengan Rusia, pemerintah berharap pasokan energi dalam negeri tetap terjaga stabilitasnya.
