Jakarta – Pemerintah akan membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei mendatang untuk meredam lonjakan harga dan menjaga pasokan industri di tengah gangguan rantai pasok global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan itu diambil setelah harga bahan baku plastik naik tajam akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik dunia.
“Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).
Kebijakan bebas bea masuk tersebut akan berlaku selama enam bulan, terhitung sejak Mei 2026. Aturan teknisnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).
Pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik, antara lain polipropilena, polietilena, Linear Low-Density Polythylene (LLDPE), dan High-Density Polythylene (HDPE).
Meski begitu, kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi pasokan dan harga.
“Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa,” kata Airlangga.
Di sisi lain, pemerintah juga mencari sumber pasokan alternatif biji plastik nafta agar industri dalam negeri tetap berjalan di tengah gangguan rantai pasok global.
“Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi,” ujarnya.
Airlangga menegaskan langkah ini diperlukan agar kenaikan biaya bahan baku tidak ikut mengerek harga barang jadi, terutama produk makanan dan minuman yang memakai kemasan plastik.
“Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman,” pungkas Airlangga.
