Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memberi perlakuan khusus terhadap distribusi pupuk subsidi di wilayah bencana Sumatra, setara dengan angkutan BBM. Menurut dia, truk pengangkut pupuk juga terdampak pembatasan akses setelah Jalan Lembah Anai rusak akibat banjir pada November 2025.
Alex mengatakan kondisi di lapangan membuat distribusi pupuk subsidi ikut tersendat. Ia menilai pemerintah perlu memastikan pembatasan jalan tidak menghambat kebutuhan petani, terutama di tengah antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Jalan Lembah Anai menjadi jalur penting yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat, termasuk akses menuju Riau dan Sumatera Utara. Hingga kini, pemerintah masih membatasi lalu lintas di kawasan itu karena proses perbaikan jalan belum selesai.
Alex menegaskan kelancaran distribusi pupuk subsidi harus menjadi perhatian serius agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu. Ia menilai hal itu semakin penting karena mekanisme distribusi pupuk sudah dipangkas melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Dalam aturan tersebut, pupuk disalurkan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4. Meski jalur distribusi sudah dibuat lebih singkat, Alex menyebut tantangan baru kini muncul pada ketersediaan solar subsidi.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata dia.
Ia mengingatkan agar hambatan distribusi tidak membuat petani terlambat mendapatkan pupuk di Lini 4, yang menjadi ujung tombak penyaluran pupuk subsidi.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” ujarnya.
Menurut Alex, ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil budidaya karena pemupukan memiliki jadwal sesuai usia tanaman. Jika pasokan datang terlambat, produktivitas dan hasil panen petani bisa ikut terdampak.
Ia menekankan pupuk subsidi harus tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam. Keterlambatan pemupukan, kata dia, akan berpengaruh pada hasil panen dan pada akhirnya ikut memengaruhi target swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Alex menambahkan, secara nasional pasokan pupuk subsidi masih dalam kondisi aman karena distribusinya sudah diatur berdasarkan wilayah dan lokasi pabrik. Namun, ia mengingatkan konflik geopolitik global juga dapat mengganggu rantai pasok bahan baku pupuk.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan. Adapun alokasi pupuk subsidi sektor pertanian terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
