Bontang – Indonesia mencatat tonggak baru di sektor pupuk setelah memulai ekspor perdana pupuk urea ke Australia dengan nilai yang ditargetkan mencapai sekitar Rp7 triliun. Di saat bersamaan, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan menambah volume pupuk untuk petani nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian itu menjadi bukti penguatan industri pupuk dari hulu hingga hilir. Ia menyampaikan hal tersebut saat melepas ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5).
Amran menjelaskan, ekspor awal yang diberangkatkan mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Pengiriman itu merupakan tahap pertama dari kerja sama sebesar 250.000 ton, yang akan dinaikkan hingga 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Amran.
Ia menegaskan, penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dilakukan tanpa menambah beban APBN. Pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton agar akses petani semakin luas.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” kata Amran.
Menurut dia, perkembangan ini menunjukkan industri pupuk nasional semakin kompetitif dan membuka peluang pasar di sejumlah negara. Atas capaian tersebut, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia.
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” tambahnya.
Amran juga menyebut beberapa negara sudah mulai melirik pupuk Indonesia. India, kata dia, bahkan meminta pasokan 500.000 ton secara langsung.
“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” tuturnya.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. Menurut dia, hubungan kedua negara tidak hanya tercermin lewat kemitraan antarlembaga, tetapi juga menunjukkan persahabatan yang kuat.
“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.
Ia menilai kerja sama itu memberi manfaat langsung bagi ketahanan pangan kedua negara. Australia, kata dia, bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia melalui pasokan pupuk yang membantu petani Australia menghasilkan gandum untuk kebutuhan pangan Indonesia.
“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.
Di sisi lain, Amran memaparkan serangkaian langkah pemerintah untuk membenahi tata kelola pupuk nasional secara menyeluruh. Pemerintah, kata dia, telah memperkuat kebijakan dari hulu sampai hilir demi mendukung swasembada pangan.
Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan itu ditujukan untuk mempercepat swasembada pangan nasional dan menjangkau sekitar 160 juta orang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.
Pemerintah juga memangkas 145 aturan lintas kementerian dan lembaga agar distribusi pupuk lebih cepat. Jalur penyaluran disederhanakan menjadi Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-petani supaya pupuk segera diterima petani.
Selain itu, pemerintah mereformasi skema subsidi pupuk dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Langkah ini diproyeksikan menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Pemerintah juga mendorong revitalisasi industri pupuk nasional lewat tujuh proyek strategis bernilai total Rp72,84 triliun. Program itu melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Biaya produksi pupuk dari pabrik baru disebut 26 persen lebih rendah dibandingkan fasilitas lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035. Langkah itu juga ditargetkan menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.
Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, dan membangun kemandirian industri pupuk nasional.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” pungkas Mentan.
