Padang Panjang – Menyongsong satu abad peristiwa Gempa Padang Panjang 1926, Pemerintah Kota Padang Panjang mulai memetakan masjid sebagai garda terdepan dalam sistem mitigasi bencana. Langkah ini diambil untuk menciptakan ketangguhan masyarakat berbasis komunitas keagamaan.
Strategi tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk “Peran Masjid dalam Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana” di Balai Kota Padang Panjang, Sabtu (6/6/2026). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, hingga pakar geologi untuk merumuskan pola edukasi kebencanaan yang lebih membumi.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan bahwa masjid memiliki posisi strategis yang belum teroptimalkan sepenuhnya dalam rantai kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, kedekatan masjid dengan masyarakat menjadikannya sarana edukasi yang paling efektif untuk menjangkau warga hingga ke tingkat akar rumput.
“Padang Panjang memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, masjid sebagai pusat aktivitas umat harus menjadi bagian dari sistem mitigasi dan kesiapsiagaan yang terintegrasi,” ujar Hendri.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Eko Susilo menilai bahwa pendekatan emosional melalui rumah ibadah adalah kunci keberhasilan dalam membangun budaya sadar bencana. Ia berharap masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat informasi dan pemberdayaan masyarakat saat situasi darurat.
“Melalui penguatan fungsi masjid, kita membangun kesadaran kolektif agar masyarakat lebih siap menghadapi berbagai potensi risiko bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” jelas Eko.
FGD ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang tangguh dan adaptif terhadap ancaman bencana di masa depan.
