Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen memulihkan stabilitas pasokan listrik nasional secara menyeluruh paling lambat setelah Juni 2026. Janji tersebut disampaikan menyusul gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik besar di sistem kelistrikan Jawa yang memicu pemberlakuan manajemen beban atau pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menerima laporan mengenai kendala operasional tersebut. Gangguan pada dua unit pembangkit besar di Jawa diakui telah memberikan dampak nyata terhadap sektor industri, manufaktur, hingga layanan jasa yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik stabil. Meski belum merinci angka kerugian ekonomi secara spesifik, pemerintah menegaskan bahwa keandalan infrastruktur energi merupakan variabel krusial dalam menjaga iklim investasi nasional.
Airlangga menekankan bahwa stabilitas suplai listrik menjadi salah satu poin utama yang disoroti oleh para investor saat menanamkan modalnya di Indonesia. Ketersediaan energi yang konsisten dipandang sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemerintah kini terus mendorong penguatan sektor ketenagalistrikan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang saat ini menjadi daya tarik kompetitif Indonesia di mata dunia internasional.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil langkah tegas dengan memberikan ultimatum kepada manajemen PLN untuk segera menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan serangkaian rapat evaluasi intensif guna memastikan pelayanan listrik kembali normal. Pemerintah menuntut implementasi teknis yang lebih sigap dari PLN untuk mengatasi ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan beban listrik.
Pihak PLN melalui Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini masih berada dalam pengawasan ketat. Langkah manajemen beban yang diterapkan merupakan strategi untuk menjaga keseimbangan sistem agar tidak terjadi gangguan yang lebih luas akibat ketidakmampuan pembangkit yang mengalami kendala teknis.
Terkait spekulasi penyebab gangguan, sempat muncul dugaan adanya kendala pada pasokan batu bara kalori menengah. Namun, pemerintah menepis anggapan bahwa pemadaman terjadi akibat kurangnya pasokan bahan bakar. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menginstruksikan perusahaan tambang untuk memenuhi target pasokan batu bara bagi PLN yang mencapai 154 juta ton sepanjang tahun ini. Data keuangan menunjukkan bahwa beban bahan bakar batu bara PLN tercatat mencapai Rp 79,48 triliun, sementara persediaan batu bara hingga tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 16,98 triliun. Pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kewajiban pasokan batu bara tetap menjadi prioritas utama guna mendukung stabilitas operasional pembangkit listrik di tanah air. Pemerintah terus memantau proses perbaikan yang dilakukan PLN agar target normalisasi pasokan listrik dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
